Kompas.com - 24/08/2021, 18:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, masalah pencairan dana bantuan sosial (bansos) biasanya terjadi di bank. Sebab, perbankan memiliki sejumlah syarat khusus terkait data penerima.

"Memang kalau untuk pencairan itu ada permasalahan di bank. Jadi, bank mensyaratkan, misal, nama harus tiga huruf minimal. Padahal di Indonesia ada nama yang dua huruf," kata Risma di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: Mensos Risma: Berkas Aduan Bansos Tiap Hari Bisa Capai Setengah Meter

Risma mencontohkan, ada warga yang bernama IT, D, dan Y. Selain itu, berdasarkan data kependudukan, ada pula warga yang memiliki nama dengan kombinasi huruf dan angka.

Ia mengatakan, bank tidak menerima data tersebut karena tidak sesuai syarat yang berlaku secara internasional.

"Ini riil, ada NA70, ada PA1000. Ini di data kependudukan berkata begitu," ujarnya.

Sementara itu, Risma mengatakan, tidak ada lagi permasalahan pada data yang berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Ia menjelaskan, Kemensos telah mencocokkan Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)

"Data dengan Dukcapil relatif tidak ada permasalahan. Jadi sudah semua kita padankan dengan data Dukcapil," kata dia.

Baca juga: Mensos Risma Serahkan Penghargaan Penyelamatan Keuangan Negara ke Kapolri dan Jaksa Agung


Risma mengatakan, selama ini Kemensos telah mendapatkan bantuan dari kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dalam upaya perbaikan data.

Ia berharap kepercayaan publik terhadap Kemensos berangsur pulih.

"Saya terima kasih sekali, sehingga kepercayaan mulai pulih, belum sempurna, tapi kami mulai bisa mengangkat kepala untuk bisa berdiri tegak untuk penanganan permasalahan sosial lainnya," ucap Risma.

Adapun pemerintah memberikan bansos tunai kepada masyarakat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Pada Mei hingga Juni 2021, pemerintah menganggarkan Rp 6,14 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut disalurkan pada bulan Juli.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 14 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pengakuan Ferdy Sambo Rusak TKP Tempat Pembunuhan Brigadir J

Pengakuan Ferdy Sambo Rusak TKP Tempat Pembunuhan Brigadir J

Nasional
KPK Tahan Bupati Pemalang dan 4 Bawahannya

KPK Tahan Bupati Pemalang dan 4 Bawahannya

Nasional
2 Laporan Polisi Terhadap Brigadir J Dihentikan, Bareskrim: Tak Ada Peristiwa Pidana

2 Laporan Polisi Terhadap Brigadir J Dihentikan, Bareskrim: Tak Ada Peristiwa Pidana

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

KPK Tetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
Parsindo Fokus Garap Suara Loyalis Soeharto, Klaim Incar 5 Besar Suara Terbanyak DPR

Parsindo Fokus Garap Suara Loyalis Soeharto, Klaim Incar 5 Besar Suara Terbanyak DPR

Nasional
LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Bharada E

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Bharada E

Nasional
Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Kenakan Rompi Oranye KPK, Tangan Diborgol

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Kenakan Rompi Oranye KPK, Tangan Diborgol

Nasional
Tegaskan Tak Ada Pelecehan Istri Ferdy Sambo, Kabareskrim: Brigadir J Berada di Luar Rumah

Tegaskan Tak Ada Pelecehan Istri Ferdy Sambo, Kabareskrim: Brigadir J Berada di Luar Rumah

Nasional
Laporan Pelecehan Istri Sambo Dianggap Halangi Penyidikan Pembunuhan Brigadir J

Laporan Pelecehan Istri Sambo Dianggap Halangi Penyidikan Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Laporan Polisi Terkait Percobaan Pembunuhan Bharada E Juga Dihentikan

Laporan Polisi Terkait Percobaan Pembunuhan Bharada E Juga Dihentikan

Nasional
Bersedia Jadi Capres untuk Ketiga Kalinya, Prabowo: Saya Siap Terus Berjuang...

Bersedia Jadi Capres untuk Ketiga Kalinya, Prabowo: Saya Siap Terus Berjuang...

Nasional
Kasus Pelecehan Terhadap Istri Ferdy Sambo Dihentikan, Polisi: Tak Ditemukan Pidana

Kasus Pelecehan Terhadap Istri Ferdy Sambo Dihentikan, Polisi: Tak Ditemukan Pidana

Nasional
Prabowo Umumkan Maju di Pilpres 2024 sebagai Capres

Prabowo Umumkan Maju di Pilpres 2024 sebagai Capres

Nasional
Komnas HAM: Ada Komunikasi Sambo dan Istri yang Pengerauhi Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM: Ada Komunikasi Sambo dan Istri yang Pengerauhi Pembunuhan Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.