Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Kita Tak Bisa Membuat "Zero" Kematian Covid-19

Kompas.com - 23/08/2021, 15:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah tak bisa membuat angka kematian akibat Covid-19 menjadinol atau tidak ada kematian.

Menurut dia, sebagai bangsa yang terbuka, Indonesia tetap terkena dampak apabila negara-negara di dunia masih menghadapi pandemi Covid-19.

"Kita tetap mengendalikan pandemi sehingga tetap pada angka yang terkendali dengan jumlah kematian minimal. Sebab, kita tidak bisa membuat zero (nol kematian akibat Covid-19)," ujar Tito dalam sambutan virtualnya pada acara Ormas Expo 2021, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Selama PPKM Kasus Harian Covid-19 dan BOR Turun, tetapi Angka Kematian Masih Tinggi

Tito mengatakan, tantangan lain yang dihadapi Indonesia saat pandemi yakni menjaga perekonomian agar tetap bertahan dan bisa pulih kembali.

Bahkan, pemerintah mengharapkan perekonomian Indonesia tetap tumbuh pada masa pandemi.

Oleh karena itu, Tito mengingatkan peran serta semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, masyarakat, maupun ormas dalam menghadapi persoalan kesehatan dan ekonomi ini.

"Pemulihan ekonomi juga memerlukan kebersamaan. Memerlukan peran ormas dan semua pihak bersama dengan pemerintah dan semua elemen masyarakat," kata Tito.

Angka kematian harian akibat Covid-19 di Indonesia tak pernah di bawah 1.000 dalam 38 hari terakhir.

Sejak 16 Juli sampai 22 Agustus 2021, jumlah pasien Covid-19 meninggal yang dilaporkan pemerintah sebanyak 56.180 jiwa.

Baca juga: PPKM Berakhir Hari Ini, Ketua DPR Minta Pemerintah Gunakan Angka Kematian yang Tinggi untuk Evaluasi

Sementara itu, secara kumulatif, jumlah kasus kematian hingga Minggu (22/8/2021) mencapai 126.372 jiwa setelah ada penambahan 1.030 kasus kematian.

Adapun selama 38 hari terakhir, kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia sempat mencapai puncaknya pada 27 Juli.

Pada hari itu, pemerintah melaporkan kasus kematian mencapai 2.069 jiwa.

Selanjutnya, pada 10 Agustus, kasus kematian akibat Covid-19 kembali menembus 2.000 jiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com