Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Vaksin Datang, Langsung Habiskan Secepatnya

Kompas.com - 20/08/2021, 18:38 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali meminta kepala daerah segera menghabiskan stok vaksin Covid-19. Jokowi ingin vaksin yang ada langsung disuntikkan ke masyarakat.

"Saya minta seluruh bupati, wali kota, kalau vaksin datang langsung habiskan secepat-cepatnya, minta lagi," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/8/2021).

Baca juga: Jokowi: Kunci Pertumbuhan Ekonomi adalah Menurunkan Kasus Covid-19

Jokowi mengatakan, vaksin yang datang pada Agustus ini mencapai 72 juta dosis. Kemudian, pada bulan depan diperkirakan yang datang mencapai 70 juta dosis.

Jumlah tersebut bukan angka yang kecil, mengingat vaksin yang datang biasanya hanya berjumlah 8-10 juta dalam satu bulan. Bahkan, sebelumnya, butuh waktu 7 bulan untuk mendapat 68 juta dosis vaksin.

"Ini 72, 70 (juta), sehingga cepat habiskan. Jangan sampai ada stok vaksin di cold storage, bapak ibu semuanya. Segera dihabiskan," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Hingga Akhir Tahun, Stok Vaksin Covid-19 di RI Capai 370 Juta Dosis

Menurut Jokowi, kunci penanganan pandemi meliputi tiga hal. Pertama, mempercepat vaksinasi.

Kedua, memindahkan pasien yang isolasi mandiri ke fasilitas isolasi terpusat. Jokowi menduga, tingginya angka kematian akibat Covid-19 disebabkan karena pasien terlambat mendapat perawatan di fasilitas isolasi terpusat atau rumah sakit.

"Kurangi yang isoman (isolasi mandiri), ditarik ke isolasi yang terpusat. Ini akan sangat mengurangi sekali laju penyebaran," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kurangi Pasien Covid-19 yang Isoman, Tarik ke Isolasi Terpusat

Langkah ketiga yakni memastikan suplai obat tidak terlambat. Jika ada pasien yang masuk ke fasilitas isolasi terpusat maka obat harus segera diberikan.

"Tiga ini kalau kita kerjakan Insya Allah akan semakin turun kasus-kasus yang ada di provinsi Jawa Timur," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com