Salin Artikel

Jokowi: Kalau Vaksin Datang, Langsung Habiskan Secepatnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali meminta kepala daerah segera menghabiskan stok vaksin Covid-19. Jokowi ingin vaksin yang ada langsung disuntikkan ke masyarakat.

"Saya minta seluruh bupati, wali kota, kalau vaksin datang langsung habiskan secepat-cepatnya, minta lagi," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/8/2021).

Jokowi mengatakan, vaksin yang datang pada Agustus ini mencapai 72 juta dosis. Kemudian, pada bulan depan diperkirakan yang datang mencapai 70 juta dosis.

Jumlah tersebut bukan angka yang kecil, mengingat vaksin yang datang biasanya hanya berjumlah 8-10 juta dalam satu bulan. Bahkan, sebelumnya, butuh waktu 7 bulan untuk mendapat 68 juta dosis vaksin.

"Ini 72, 70 (juta), sehingga cepat habiskan. Jangan sampai ada stok vaksin di cold storage, bapak ibu semuanya. Segera dihabiskan," ujarnya.

Menurut Jokowi, kunci penanganan pandemi meliputi tiga hal. Pertama, mempercepat vaksinasi.

Kedua, memindahkan pasien yang isolasi mandiri ke fasilitas isolasi terpusat. Jokowi menduga, tingginya angka kematian akibat Covid-19 disebabkan karena pasien terlambat mendapat perawatan di fasilitas isolasi terpusat atau rumah sakit.

"Kurangi yang isoman (isolasi mandiri), ditarik ke isolasi yang terpusat. Ini akan sangat mengurangi sekali laju penyebaran," ucap Jokowi.

Langkah ketiga yakni memastikan suplai obat tidak terlambat. Jika ada pasien yang masuk ke fasilitas isolasi terpusat maka obat harus segera diberikan.

"Tiga ini kalau kita kerjakan Insya Allah akan semakin turun kasus-kasus yang ada di provinsi Jawa Timur," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/20/18382121/jokowi-kalau-vaksin-datang-langsung-habiskan-secepatnya

Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke