Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Songsong Indonesia Emas 2045, PPP Ingin Sandingkan Islam dan Demokrasi

Kompas.com - 20/08/2021, 13:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan, partainya memiliki komitmen untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Komitmen pertama yang ditekankannya adalah PPP ingin menyandingkan Islam dan demokrasi di Indonesia.

"Selama ini, Islam dipandang tidak sejalan atau incompatible dengan demokrasi," kata Suharso dalam acara pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Jumat (20/8/2021).

Suharso mengaitkan kondisi tersebut dengan melihat Indonesia sebagai negara berpopulasi muslim terbesar di dunia, tetapi memiliki demokrasi dalam kehidupan berbangsa bernegara.

Baca juga: Ketum PPP: Demokrasi Wajib Hasilkan Kesejahteraan, Bukan Layani Segelintir Elite

Seharusnya, kata dia, dengan kondisi itu, Indonesia justru mampu menjadi model bagi negara-negara berpopulasi umat Islam lainnya.

"Harusnya kita bisa menjadi sebuah model yang penting, tentu kalau kita sukses mempraktikkan demokrasi," ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu melanjutkan, komitmen tersebut juga sejalan dengan tugas penting PPP untuk menghadirkan Islam yang rahmatan lil 'alamin atau Islam menghadirkan rahmat bagi sesama.

Ia pun mengajak semua pihak untuk mengakhiri krisis yang mengganggu dan mencederai bangsa dalam beberapa waktu terakhir.

"Krisis ketiadaan penghormatan terhadap perbedaan. Kita tegaskan bahwa berbeda bukan berarti bermusuhan. Bahwa kemajemukan dan perbedaan bukanlah zona tanpa toleransi," kata dia.

Baca juga: KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan survei nasional yang dilakukan PPP kepada 2.600 responden di seluruh Indonesia.

Survei tersebut, kata dia, menunjukkan hasil bahwa mayoritas masyarakat atau responden memberikan amanat penting bagi PPP untuk peduli, bersimpati, membela, dan mewakili umat Islam merawat kemajemukan di Indonesia.

"PPP diberi amanat oleh masyarakat melindungi minoritas dan serta selalu ada di tengah dan bersama masyarakat. Amanat itu seperti tumbuh, klop, dan serasi sejalan dengan komitmen PPP untuk membuktikan bahwa Islam adalah Rahmatan Lil Alamin," tutur dia.

Baca juga: PPP Ingin Proses Amendemen UUD 1945 Tidak Tergesa-gesa

Berkaca kerangka tersebut, Suharso menyimpulkan bahwa tidak ada pertentangan antara demokrasi dan Islam.

Ia menjelaskan, demokrasi bukanlah ideologi, tetapi merupakan tata cara atau tata laksana.

"Sementara Islam adalah sebuah sistem nilai yang utuh dan menyeluruh untuk mengatur hidup manusia. Islam adalah sebuah jendela besar untuk melihat dunia yang membahagiakan lahir batin seutuhnya," ucap Suharso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com