Istimewanya Djoko Tjandra Sejak Berstatus Buron, hingga Dapat Potongan Hukuman dan Remisi...

Kompas.com - 20/08/2021, 13:13 WIB

Wahyuni Sahara

Penulis

Lihat Foto

Terdakwa kasus pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat Djoko Tjandra menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/4/2021). Terpidana kasus cassie Bank Bali itu divonis 4,5 tahun penjara dan Rp100 juta subsider enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim karena terbukti memberi suap kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari, Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Irjen Prasetijo Utomo serta melakukan pemufakatan jahat terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak statusnya masih menjadi buron terkait kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali pada 2009 hingga kini mendekam di penjara, Djoko Tjandra mendapat berbagai "keistimewaan".

Saat berstatus buron, diketahui Djoko Tjandra bisa bebas keluar masuk Indonesia.

Itu karena ia mendapat surat jalan yang diterbitkan atas inisiatif Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo, sehingga dengan surat itu ia juga bisa membuat e-KTP dan paspor di Jakarta.

Kemudian setelah berhasil ditangkap dan divonis, hukumannya pada kasus penghilangan red notice justru dikurangi bahkan mendapat remisi terkait kasus hak tagih Bank Bali pada HUT ke-76 RI

Djoko Tjandra saat ini diketahui sedang menjalani tiga hukuman yang berbeda. Pertama, ia menjalani masa hukuman dua tahun dalam kasus hak tagih (cessie) Bank Bali.

Kedua, ia menjalani hukuman atas kasus surat jalan palsu dengan vonis dua tahun enam bulan.

Ketiga, ia menjalani hukuman atas kasus penghilangan red notice dan pemufakaan jahat terkait fatwa Mahkamah Agung dengan vonis tiga tahun enam bulan penjara.

Berikut "keistimewaan" Djoko Tjandra yang dirangkum Kompas.com:

1. Mendapat surat untuk bepergian

Saat statusnya masih seorang buron dalam kasus pengalihan hak tagih utang atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra justru mendapat surat jalan bepergian di Indonesia.

Dengan surat tersebut, Djoko Tjandra disebut dapat keluar-masuk Indonesia sebanyak dua kali melalui Pontianak dalam kurun waktu 6-8 Juni 2020 dan 20-22 Juni 2020.

Dari data yang diperoleh Indonesia Police Watch (IPW), surat bernomor SJ/82/VI/2020/Rokorwas tertanggal 18 Juni 2020 tersebut ditandatangani oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

Dalam dokumen surat jalan, tertulis Joko Soegiarto Tjandra sebagai konsultan. Di sana Djoko Tjandra disebut melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak dengan pesawat terbang untuk keperluan konsultasi dan koordinasi. Ditulis juga bahwa dia berangkat pada 19 Juni 2020 dan kembali pada 22 Juni 2020.

Prasetijo digua juga turut berperan dalam penerbitan surat kesehatan dan surat bebas Covid-19 yang dibutuhkan dalam pelarian Djoko Tjandra.

Atas perbuatannya itu, Prasetijo langsung dicopot dari jabatannya. Dia dicopot dari jabatannya melalui surat telegram Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020.