Kompas.com - 20/08/2021, 13:11 WIB
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa saat memimpin acara Halal Bi Halal PPP secara virtual, Jumat (14/5/2021). Dokumentasi PPPKetua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa saat memimpin acara Halal Bi Halal PPP secara virtual, Jumat (14/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan, demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat.

Menurut dia, memberikan kesejahteraan juga merupakan fungsi pokok hadirnya demokrasi di suatu negara.

"Demokrasi, niscaya wajib menghasilkan kesejahteraan. Demokrasi tanpa kesejahteraan, demokrasi yang gagal," kata Suharso dalam acara pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Jumat (20/8/2021).

Baca juga: PPP Ingin Proses Amendemen UUD 1945 Tidak Tergesa-gesa

Selain itu, Suharso mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia bukan berarti hanya melayani mereka yang tengah berkuasa.

Sebaliknya, demokrasi harus membuktikan bahwa tidak boleh ada yang tertinggal, dalam hal ini kesejahteraan seluruh masyarakat.

"Demokrasi bukanlah melayani segelintir elite kuasa atau yang berpunya. Berdemokrasi adalah proses pembuktian bahwa tak ada satupun, tak ada satu orang pun yang ditinggal, atau tertinggal," kata dia.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa PPP hendak membuktikan apakah demokrasi yang diterapkan di Indonesia sudah berjalan dengan baik.

Baca juga: Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Suharso mengatakan, PPP akan membuktikan bahwa demokrasi adalah pohon yang berbuah manis, bukan pohon berbuah pahit atau bahkan beracun.

Dengan demikian, PPP juga memiliki komitmen untuk menyandingkan antara demokrasi dan kesejahteraan sebagai misi menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Selama ini, pandangan para akademis, para intelektual, para politisi yang menyatakan bahwa hanya negara dengan income per capital yang tinggi saja yang bisa berdemokrasi," ujarnya.

Padahal, ia meyakini bahwa Indonesia juga mampu menjadi model bagi negara lainnya dengan menggunakan demokrasi untuk mencapai income yang tinggi.

Baca juga: KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

Menurut Suharso, demokrasi sejatinya mampu melengkapi Indonesia untuk mencapai income per capita yang tinggi seperti negara maju lainnya.

"Untuk mencapai income per capital yang tinggi itu, demokrasi adalah pilihan jalan yang paling tepat," nilai dia.

Selain itu, PPP juga berkomitmen menyandingkan kebebasan dan stabilitas. Sebab, selama ini ada penilaian bahwa memilih kebebasan bermakna mengorbankan stabilitas.

Baca juga: Suharso: Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Akan Ganggu Populasi Bekantan dan Masyarakat

Padahal, menurut Suharso, atas nama stabilitas maka kebebasan seharusnya disingkirkan.

Dengan begitu, ia meyakini, Indonesia layak menjadi satu model percontohan mengenai kebebasan dan stabilitas saling berbeda sisi.

"Selayaknya dua sisi dari satu mata uang demokrasi," ucapnya.

Kembali menyinggung kesejahteraan, Suharso juga meyakini bahwa hal itu dapat diwujudkan dengan cara menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin atau Islam sebagai rahmat bagi sesama.

Namun, dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, umat Islam tidak boleh melupakan Pancasila sebagai dasar hidup berbangsa bernegara.

"Pancasila harus senantiasa dijaga sebagai dasar negara. Di dalam dasar negara itu, prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin ditanam dan disuburkan. Hasil akhirnya adalah Indonesia sejahtera dengan umat dan rakyatnya sejahtera," tutur Suharso.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Nasional
Mencermati Perpres Natuna Utara

Mencermati Perpres Natuna Utara

Nasional
Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Nasional
Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Nasional
PDSI Usul UU Pendidikan Kedokteran Direvisi, IDI: Selama Dilakukan Bukan untuk Kepentingan Pribadi, Kami Dukung

PDSI Usul UU Pendidikan Kedokteran Direvisi, IDI: Selama Dilakukan Bukan untuk Kepentingan Pribadi, Kami Dukung

Nasional
Kasdam Pattimura Meninggal Dunia, KSAD: TNI AD Kehilangan Salah Satu Perwira Terbaik

Kasdam Pattimura Meninggal Dunia, KSAD: TNI AD Kehilangan Salah Satu Perwira Terbaik

Nasional
Oditur Militer Akan Sampaikan Bantahan atas Pleidoi Kolonel Priyanto Siang Ini

Oditur Militer Akan Sampaikan Bantahan atas Pleidoi Kolonel Priyanto Siang Ini

Nasional
Pengertian Partai Pengusung dan Pendukung

Pengertian Partai Pengusung dan Pendukung

Nasional
Arah Koalisi Baru dan Prediksi Airlangga Bakal Berujung Jadi Cawapres

Arah Koalisi Baru dan Prediksi Airlangga Bakal Berujung Jadi Cawapres

Nasional
Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

Nasional
Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Nasional
Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah 'Packing'

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah "Packing"

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.