Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PPP: Demokrasi Wajib Hasilkan Kesejahteraan, Bukan Layani Segelintir Elite

Kompas.com - 20/08/2021, 13:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan, demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat.

Menurut dia, memberikan kesejahteraan juga merupakan fungsi pokok hadirnya demokrasi di suatu negara.

"Demokrasi, niscaya wajib menghasilkan kesejahteraan. Demokrasi tanpa kesejahteraan, demokrasi yang gagal," kata Suharso dalam acara pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Jumat (20/8/2021).

Baca juga: PPP Ingin Proses Amendemen UUD 1945 Tidak Tergesa-gesa

Selain itu, Suharso mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia bukan berarti hanya melayani mereka yang tengah berkuasa.

Sebaliknya, demokrasi harus membuktikan bahwa tidak boleh ada yang tertinggal, dalam hal ini kesejahteraan seluruh masyarakat.

"Demokrasi bukanlah melayani segelintir elite kuasa atau yang berpunya. Berdemokrasi adalah proses pembuktian bahwa tak ada satupun, tak ada satu orang pun yang ditinggal, atau tertinggal," kata dia.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa PPP hendak membuktikan apakah demokrasi yang diterapkan di Indonesia sudah berjalan dengan baik.

Baca juga: Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Suharso mengatakan, PPP akan membuktikan bahwa demokrasi adalah pohon yang berbuah manis, bukan pohon berbuah pahit atau bahkan beracun.

Dengan demikian, PPP juga memiliki komitmen untuk menyandingkan antara demokrasi dan kesejahteraan sebagai misi menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Selama ini, pandangan para akademis, para intelektual, para politisi yang menyatakan bahwa hanya negara dengan income per capital yang tinggi saja yang bisa berdemokrasi," ujarnya.

Padahal, ia meyakini bahwa Indonesia juga mampu menjadi model bagi negara lainnya dengan menggunakan demokrasi untuk mencapai income yang tinggi.

Baca juga: KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

Menurut Suharso, demokrasi sejatinya mampu melengkapi Indonesia untuk mencapai income per capita yang tinggi seperti negara maju lainnya.

"Untuk mencapai income per capital yang tinggi itu, demokrasi adalah pilihan jalan yang paling tepat," nilai dia.

Selain itu, PPP juga berkomitmen menyandingkan kebebasan dan stabilitas. Sebab, selama ini ada penilaian bahwa memilih kebebasan bermakna mengorbankan stabilitas.

Baca juga: Suharso: Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Akan Ganggu Populasi Bekantan dan Masyarakat

Padahal, menurut Suharso, atas nama stabilitas maka kebebasan seharusnya disingkirkan.

Dengan begitu, ia meyakini, Indonesia layak menjadi satu model percontohan mengenai kebebasan dan stabilitas saling berbeda sisi.

"Selayaknya dua sisi dari satu mata uang demokrasi," ucapnya.

Kembali menyinggung kesejahteraan, Suharso juga meyakini bahwa hal itu dapat diwujudkan dengan cara menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin atau Islam sebagai rahmat bagi sesama.

Namun, dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, umat Islam tidak boleh melupakan Pancasila sebagai dasar hidup berbangsa bernegara.

"Pancasila harus senantiasa dijaga sebagai dasar negara. Di dalam dasar negara itu, prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin ditanam dan disuburkan. Hasil akhirnya adalah Indonesia sejahtera dengan umat dan rakyatnya sejahtera," tutur Suharso.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com