Salin Artikel

Ketum PPP: Demokrasi Wajib Hasilkan Kesejahteraan, Bukan Layani Segelintir Elite

Menurut dia, memberikan kesejahteraan juga merupakan fungsi pokok hadirnya demokrasi di suatu negara.

"Demokrasi, niscaya wajib menghasilkan kesejahteraan. Demokrasi tanpa kesejahteraan, demokrasi yang gagal," kata Suharso dalam acara pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Jumat (20/8/2021).

Selain itu, Suharso mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia bukan berarti hanya melayani mereka yang tengah berkuasa.

Sebaliknya, demokrasi harus membuktikan bahwa tidak boleh ada yang tertinggal, dalam hal ini kesejahteraan seluruh masyarakat.

"Demokrasi bukanlah melayani segelintir elite kuasa atau yang berpunya. Berdemokrasi adalah proses pembuktian bahwa tak ada satupun, tak ada satu orang pun yang ditinggal, atau tertinggal," kata dia.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa PPP hendak membuktikan apakah demokrasi yang diterapkan di Indonesia sudah berjalan dengan baik.

Suharso mengatakan, PPP akan membuktikan bahwa demokrasi adalah pohon yang berbuah manis, bukan pohon berbuah pahit atau bahkan beracun.

Dengan demikian, PPP juga memiliki komitmen untuk menyandingkan antara demokrasi dan kesejahteraan sebagai misi menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Selama ini, pandangan para akademis, para intelektual, para politisi yang menyatakan bahwa hanya negara dengan income per capital yang tinggi saja yang bisa berdemokrasi," ujarnya.

Padahal, ia meyakini bahwa Indonesia juga mampu menjadi model bagi negara lainnya dengan menggunakan demokrasi untuk mencapai income yang tinggi.


Menurut Suharso, demokrasi sejatinya mampu melengkapi Indonesia untuk mencapai income per capita yang tinggi seperti negara maju lainnya.

"Untuk mencapai income per capital yang tinggi itu, demokrasi adalah pilihan jalan yang paling tepat," nilai dia.

Selain itu, PPP juga berkomitmen menyandingkan kebebasan dan stabilitas. Sebab, selama ini ada penilaian bahwa memilih kebebasan bermakna mengorbankan stabilitas.

Padahal, menurut Suharso, atas nama stabilitas maka kebebasan seharusnya disingkirkan.

Dengan begitu, ia meyakini, Indonesia layak menjadi satu model percontohan mengenai kebebasan dan stabilitas saling berbeda sisi.

"Selayaknya dua sisi dari satu mata uang demokrasi," ucapnya.

Kembali menyinggung kesejahteraan, Suharso juga meyakini bahwa hal itu dapat diwujudkan dengan cara menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin atau Islam sebagai rahmat bagi sesama.

Namun, dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, umat Islam tidak boleh melupakan Pancasila sebagai dasar hidup berbangsa bernegara.

"Pancasila harus senantiasa dijaga sebagai dasar negara. Di dalam dasar negara itu, prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin ditanam dan disuburkan. Hasil akhirnya adalah Indonesia sejahtera dengan umat dan rakyatnya sejahtera," tutur Suharso.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/20/13115331/ketum-ppp-demokrasi-wajib-hasilkan-kesejahteraan-bukan-layani-segelintir

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: Singapura Negara Sahabat dan Mitra Strategis

Menhan Prabowo: Singapura Negara Sahabat dan Mitra Strategis

Nasional
Ma'ruf Amin Bertemu Wapres Zimbabwe, Harap Peningkatan Kerja Sama

Ma'ruf Amin Bertemu Wapres Zimbabwe, Harap Peningkatan Kerja Sama

Nasional
Pakar Keberatan Kebijakan Lepas Masker, Sebut Masih Ada Ancaman Penyakit Lain

Pakar Keberatan Kebijakan Lepas Masker, Sebut Masih Ada Ancaman Penyakit Lain

Nasional
Jokowi Bolehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

Jokowi Bolehkan Warga Lepas Masker di Area Terbuka

Nasional
Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

Lepas Masker di Tempat Terbuka, Penghapusan Syarat PCR, dan Langkah Menuju Endemi Covid-19

Nasional
Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih 'Warna' Apa?

Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih "Warna" Apa?

Nasional
Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Nasional
Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

Nasional
Mengenal 'Not to Land' yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dari Deportasi?

Mengenal "Not to Land" yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dari Deportasi?

Nasional
IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

Nasional
Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Nasional
MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

Nasional
Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.