Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Terima 1,137 Laporan Gratifikasi, Nilainya Rp 6,9 Miliar

Kompas.com - 18/08/2021, 21:34 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1.137 laporan gratifikasi dengan total senilai Rp 6,9 miliar pada semester I tahun 2021.

"Direktorat Gratifikasi walaupun sedang pandemi tetapi karena melapornya online mungkin, pelaporannya baik-baik saja, kita terima 1.137 laporan gratifikasi senilai Rp 6,9 miliar," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers Rabu (18/8/2021).

Ia mengatakan, sebanyak 309 dari 1.137 laporan gratifikasi tersebut dinyatakan sebagai milik negara.

Baca juga: Usut Dugaan Korupsi dan Gratifikasi di Banjarnegara, KPK Geledah Kantor Dinas PUPR

Pahala menyebut, sebesar Rp 760 juta dari laporan tersebut telah disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Dari situ 90 persen kita tetapkan sebagai milik pemerintah karena ini tergolong sebagai gratifikasi yang diduga suap dan sampai Juni 2021 sebesar Rp 760 juta telah disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak," ujar dia.

Di sisi lain, menurut Pahala, tidak ada pelaporan gratifikasi yang istimewa selama satu tahun terakhir.

Baca juga: KPK Perkirakan Perbaikan Data Penerima Bansos Selamatkan Uang Negara hingga Rp 10,5 Triliun

Pelaporan istimewa yang tercatat, menurut dia, yakni 12 item senilai Rp 8,7 miliar dari Raja Salman bin Abdul aziz al-Saud dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi pada tanggal 15 Mei 2019 lalu.

"Tahun ini normal-normal saja semua, kalau dulu kan ada istimewa karena kunjungan Raja Timur Tengah, pasti naik puluhan miliar," ujar Pahala.

"Karena kebiasaan mereka memang membagi hadiah, tapi hadiah mereka, hadiah kedinasan. jadi itu biasanya dilaporkan segera oleh Setneg," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com