Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta MPR Jaga Negara agar Tak Terdisrupsi Konflik Kepentingan dan Manuver Politik

Kompas.com - 18/08/2021, 12:28 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, MPR harus dapat menjaga Indonesia agar tidak terdisrupsi konflik kepentingan dan manuver politik praktis.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Peringatan Hari Konsitusi dan HUT ke-76 MPR RI, Rabu (18/8/2021).

Menurut dia, MPR merupakan rumah besar bagi semua elemen bangsa yang majemuk sehingga memiliki peran sentral sebagai pengawal persatuan dan kesatuan.

"Terlebih agar tetap terjaga dan tidak terdisrupsi konflik kepentingan dan manuver politik praktis yang dapat melemahkan kekuatan, persatuan, dan keutuhan bangsa," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Jokowi Tak Singgung soal Korupsi dan HAM dalam Pidato Kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR

Ma'ruf menilai, terjaganya bangsa dari konflik kepentingan dan manuver politik praktis sangat penting.

Dengan demikian, hal tersebut pun harus menjadi pertimbangan dan perhatian seluruh pihak.

"Karena semua yang kita putuskan sebagai pengemban amanat konstitusi akan menjadi bagian dari tonggak sejarah perjalanan bangsa, dan harus dipertanggungjawabkan kepada generasi mendatang," kata dia.

Ma'ruf juga meminta MPR, DPR, DPD, dan lembaga tinggi negara lainnya memberi perhatian terhadap hal strategis untuk mewujudkan tujuan negara.

Salah satunya saat ini adalah agar Indonesia terbebas dari pandemi Covid-19. Termasuk memulihkan ekonomi sebagai dampak dari wabah. 

"Saya mengajak MPR, bersama DPR, DPD serta lembaga tinggi negara lainnya untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hal-hal strategis yang menentukan kemampuan kita dalam mewujudkan tujuan negara," ujar dia.

"Pandemi dan segala dampaknya serta pemulihan ekonomi memang menjadi prioritas kerja saat ini. Namun hal itu tidak semestinya membuat kita melupakan mandat jangka panjang yang diamanatkan konstitusi," lanjut Ma'ruf.

Apalagi, kata Ma'ruf, MPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki posisi sangat strategis yang turut menentukan keberhasilan bangsa dalam mencapai cita-citanya.

Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun meminta pada peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-76 MPR kali ini untuk dapat memperhatikan beberapa hal.

Baca juga: Bamsoet Sebut Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-76 MPR Sengaja Digelar Bersamaan

Antara lain bahwa bangsa Indonesia saat ini berada dalam momen sejarah yang sangat menentukan keberhasilan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2045.

Menurut dia, merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh penyelenggara negara untuk memastikan tersedianya segala sesuatu yang diperlukan.

Utamanya guna menjamin terciptanya kondisi mendukung lahirnya masyarakat, khususnya generasi muda yang unggul, tangguh, bersatu dan optimistis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com