Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta MPR Jaga Negara agar Tak Terdisrupsi Konflik Kepentingan dan Manuver Politik

Kompas.com - 18/08/2021, 12:28 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, MPR harus dapat menjaga Indonesia agar tidak terdisrupsi konflik kepentingan dan manuver politik praktis.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Peringatan Hari Konsitusi dan HUT ke-76 MPR RI, Rabu (18/8/2021).

Menurut dia, MPR merupakan rumah besar bagi semua elemen bangsa yang majemuk sehingga memiliki peran sentral sebagai pengawal persatuan dan kesatuan.

"Terlebih agar tetap terjaga dan tidak terdisrupsi konflik kepentingan dan manuver politik praktis yang dapat melemahkan kekuatan, persatuan, dan keutuhan bangsa," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Jokowi Tak Singgung soal Korupsi dan HAM dalam Pidato Kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR

Ma'ruf menilai, terjaganya bangsa dari konflik kepentingan dan manuver politik praktis sangat penting.

Dengan demikian, hal tersebut pun harus menjadi pertimbangan dan perhatian seluruh pihak.

"Karena semua yang kita putuskan sebagai pengemban amanat konstitusi akan menjadi bagian dari tonggak sejarah perjalanan bangsa, dan harus dipertanggungjawabkan kepada generasi mendatang," kata dia.

Ma'ruf juga meminta MPR, DPR, DPD, dan lembaga tinggi negara lainnya memberi perhatian terhadap hal strategis untuk mewujudkan tujuan negara.

Salah satunya saat ini adalah agar Indonesia terbebas dari pandemi Covid-19. Termasuk memulihkan ekonomi sebagai dampak dari wabah. 

"Saya mengajak MPR, bersama DPR, DPD serta lembaga tinggi negara lainnya untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hal-hal strategis yang menentukan kemampuan kita dalam mewujudkan tujuan negara," ujar dia.

"Pandemi dan segala dampaknya serta pemulihan ekonomi memang menjadi prioritas kerja saat ini. Namun hal itu tidak semestinya membuat kita melupakan mandat jangka panjang yang diamanatkan konstitusi," lanjut Ma'ruf.

Apalagi, kata Ma'ruf, MPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki posisi sangat strategis yang turut menentukan keberhasilan bangsa dalam mencapai cita-citanya.

Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun meminta pada peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-76 MPR kali ini untuk dapat memperhatikan beberapa hal.

Baca juga: Bamsoet Sebut Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-76 MPR Sengaja Digelar Bersamaan

Antara lain bahwa bangsa Indonesia saat ini berada dalam momen sejarah yang sangat menentukan keberhasilan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2045.

Menurut dia, merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh penyelenggara negara untuk memastikan tersedianya segala sesuatu yang diperlukan.

Utamanya guna menjamin terciptanya kondisi mendukung lahirnya masyarakat, khususnya generasi muda yang unggul, tangguh, bersatu dan optimistis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com