Puan Sebut DPR Bakal Fokus Awasi Pemerintah dalam 4 Hal Penanganan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan empat hal yang akan menjadi perhatian atau pengawasan DPR terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Menurut dia, empat hal tersebut diperlukan dalam rangka tugas DPR memastikan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Pengawasan DPR RI masih akan fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. DPR RI akan memastikan bahwa negara hadir," kata Puan dalam Sidang Bersama DPR dan DPD, Senin (16/8/2021) yang dipantau secara virtual.

Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Kendalikan Pandemi Covid-19 dengan Aturan Jelas

Adapun hal pertama yang menjadi fokus perhatian DPR adalah penanganan pemerintah di bidang kesehatan.

Pemerintah, lanjut dia, diminta agar melakukan percepatan vaksinasi secara merata di seluruh wilayah Tanah Air.

"Selain itu meningkatkan testing, tracing dan treatment, mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PPKM untuk dapat mengurangi penyebaran pandemi Covid-19," tutur dia.

Kemudian, masih di bidang kesehatan, akan menjadi perhatian DPR terkait pengawasan pemerintah terhadap kedatangan warga negara asing (WNA) di masa PPKM.

Kedua, Puan mengatakan bahwa akan menjadi perhatian DPR terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap penurunan kesejahteraan dan dampak ekonomi lainnya.

Baca juga: Puan: Negara Tak Bisa Berpasrah Diri dalam Menghadapi Pandemi

"Pemerintah agar mengantisipasi masyarakat yang terkena dampak penurunan kesejahteraan, berkurangnya pendapatan dan daya beli, PHK, dan dampak ekonomi lainnya. Penanganan Pemerintah terhadap anak yatim piatu yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 (juga harus disiapkan)," ucapnya.

Selain itu, Puan juga mengatakan bahwa DPR akan mengawasi pemerintah terkait program dan penyaluran bantuan sosial.

Menurut dia, pemerintah perlu menyalurkan bansos secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran.

Ketiga, DPR juga akan mengawasi pemerintah agar tetap menjalankan pelayanan publik yang optimal bagi rakyat.

"Pelayanan rumah sakit untuk masyarakat yang berobat bukan karena Covid-19, pendidikan, transportasi, perizinan, sertifikasi, dan lain sebagainya agar tetap dapat berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan," ujarnya.

Baca juga: Puan Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2021 Kembali Tertekan Akibat PPKM

Terakhir, DPR akan mengawasi terkait sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, kata dia, DPR akan ikut memberikan perhatian pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan anggaran dan program penanganan pandemi Covid-19.

"Diperlukan pola kerjasama yang efektif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga rakyat dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya," tutur Puan.