Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faisal Basri Kritik Penanganan Pandemi, seperti Atur Lomba 17-an Tingkat RT

Kompas.com - 13/08/2021, 20:08 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom Faisal Basri mengkritik langkah pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang tidak berbasis pada landasan yang jelas.

Misalnya, Faisal menyoroti penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai penanggung jawab pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertanggung jawab atas pelaksanaan PPKM di luar Jawa-Bali.

Faisal mengatakan, penunjukan Luhut dan Airlangga itu tidak didasari dengan surat keputusan (SK) dari Presiden Joko Widodo.

”Pokoknya saya tunjuk si anu, si anu. Ya sudah begitu saja. Jadi kayak mengatur perlombaan 17 Agustus di tingkat RT," kata Faisal dalam acara diskusi virtual yang digelar Paramadina Publik Policy Institute, Jumat (13/8/2021).

Baca juga: Kesalahan Pemerintah dalam Tangani Pandemi Kata Faisal Basri: Menuhankan Ekonomi, Memberhalakan Investasi

Faisal mengaku tak heran apabila penanganan pandemi sulit dilakukan, sebab upaya penanganan pandemi justru dipegang oleh menteri di bidang ekonomi.

Kemudian, ia membandingkan penanganan pandemi di Australia yang dianggap sukses karena upaya terpusat dan diatur oleh kementerian kesehatan di negara tersebut.

Selain itu, Faisal mengkritik tugas Luhut yang tidak hanya terkait penanganan pandemi, tetapi juga ekonomi hingga pariwisata.

Belakangan ini, Presiden Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, melalui Perpres Nomor 60 Tahun 2021.

"Dia urus semua masalah dalam ekonomi Indonesia, foreign policy, kemudian tourism, mining, segala macam, dan masih kurang, sekarang mengurus danau-danau di Indonesia,” ujar dia.

Selain itu, Faisal menuturkan pernah diundang rapat penanganan pandemi oleh Luhut sebanyak lima kali.

Menurut dia, pemerintah memang sudah melibatkan sejumlah ahli di bidang kesehatan, namun ia menyayangkan jumlah ahli yang dilibatkan masih sedikit.

Sehingga, penanganan pandemi dari aspek kesehatan atau epidemiologi menjadi tidak maksimal.

 

War room-nya tidak diisi dengan orang yang full time di bidang kesehatan itu. Jadi sambilan ya,” ungkap dia.

Baca juga: Faisal Basri: Menteri WFH Malah Nonton Serial Film

Selanjutnya, ia mengatakan, sampai saat ini Indonesia belum memiliki kurva epidemiologi yang baik terkait penanganan pandemi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com