Kompas.com - 12/08/2021, 20:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Charta Politika merilis survei terkait elektabilitas tokoh yang layak menjadi presiden.

Hasil survei dengan simulasi elektabilitas tokoh yang mencakup banyak nama menunjukan nama Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi yang kemudian disusul oleh nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Para responden diberikan pertanyaan “Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Bapak/Ibu/Saudara pilih sebagai Presiden di antara nama-nama berikut ini?”.

“Dari banyak sekali nama yang kita uji ini, pola pertama dipimpin oleh Ganjar Pranowo dengan 16,2 persen, kedua Prabowo Subianto dengan 14,8 persen, yang ketiga Anies Baswedan dengan 14,6 persen,” kata Yunarto dalam konferensi pers, Kamis (12/8/2021).

Lebih lanjut, Yunarto juga menanyakan perihal elektabilitas dengan simulasi 10 nama.

Hasil survei memaparkan nama Ganjar Pranowo mendapat angka 20,6 persen, Anies Baswedan 17,8 persen, dan Prabowo Subianto 17,5 persen.

Selanjutnya, Yunarto mempersempit dengan simulasi 5 nama. Hasilnya nama Ganjar Pranowo kembali mendapat angka tertinggi dengan 23,3 persen.

Baca juga: KPK Usut Dugaan Korupsi di Banjarnegara, Bupati Enggan Komentar hingga Respons Ganjar

Kemudian diikuti dengan Anies Baswedan yang mendapat angka 19,8 persen dan Prabowo Subianto dengan angka 19,6 persen.

Survei ini dilakukan pada periode 12 – 20 Juli 2021 kepada 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dan memiliki margin of error sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut ini hasil survei Charta Politika terkait elektabilitas:

Simulasi banyak nama:

1. Ganjar Pranowo: 16,2 persen
2. Prabowo Subianto: 14,8 persen
3. Anies Baswedan: 14,6 persen
4. Ridwan Kamil: 5,4 persen
5. Sandiaga Uno: 4,6 persen

6. Agus harimurti Yudhoyono: 3,9 persen
7. Basuki Tjahaja Purnama: 3,3 persen
8. Tri Rismaharini: 3,1 persen
9. Susi Pudjiastuti: 2,9 persen
10. Khofifah Indar Parawansa: 2,8 persen

11. Ma'ruf Amin: 1,4 persen
12. Mahfud MD: 1,3 persen
13. Muhaimin Iskandar: 1,3 persen
14. Ustaz Abdul Somad: 1,2 persen
15. Sri Mulyani Indrawati: 1,1 persen

16. Erick Thohir: 1,0 persen
17. Puan Maharani: 0,7 persen
18. Gatot Nurmantyo: 0,7 persen
19. Airlangga Hartanto: 0,7 persen
20. Nadiem Makarim: 0,6 persen

21. Moeldoko: 0,4 persen
22. Tito Karnavian: 0,3 persen
23. Giring Ganesha: 0,3 persen
24. Budi Gunawan: 0,3 persen
25. Andika Perkasa: 0,3 persen

26. Luhut B Panjaitan: 0,2 persen
27. Zulkifli Hasan: 0,1 persen
28. Yusril Ihza Mahendra: 0,1 persen
29. Surya Paloh: 0,1 persen
30. Suharso Monoarfa: 0,1 persen

31. Oesman Sapta Odang: 0,1 persen
32. M. Anis Matta: 0,1 persen
33. Hary Tanoesoedibjo: 0,1 persen
34. Bima Arya Sugiarto: 0,1 persen
35. Bambang Soesatyo: 0,1 persen

36. Ahmad Syaikhu: 0,1 persen

Tidak tahu/tidak jawab: 15,6 persen

10 nama tokoh:

1. Ganjar Pranowo: 20,6 persen
2. Anies Baswedan: 17,8 persen
3. Prabowo Subianto: 17,5 persen
4. Sandiaga Uno: 7,7 persen
5. Ridwan Kamil: 7,2 persen

6. Agus Harimurti Yudhoyono: 4,2 persen
7. Tri Rismaharini: 3,6 persen
8. Erick Thohir: 1,8 persen
9. Puan Maharani: 1,4 persen
10. Airlangga hartanto: 1,0 persen

Tidak tahu/tidak jawab: 17,2 persen

5 nama tokoh

1. Ganjar Pranowo: 23,3 persen
2. Anies Baswedan: 19,8 persen
3. Prabowo Subianto: 19,6 persen
4. Sandiaga Uno: 8,4 persen
5. Ridwan Kamil: 8,2 persen

Tidak tahu/tidak jawab: 20,7 persen

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Nasional
KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

Nasional
Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Nasional
KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.