Soal Roadmap Hidup Berdampingan dengan Covid-19, Ketua DPD: Vaksinasi Harus Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, antisipasi yang dilakukan pemerintah dengan menyusun roadmap pelaksanaan hidup berdampingan dengan Covid-19 merupakan langkah tepat.

Menurut dia, pemerintah menyiapkan roadmap tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.

"Kita memang tidak pernah tahu sampai kapan pandemi akan berlangsung. Terus bertahan dengan kondisi seperti ini pun sepertinya akan sulit. Karena banyak sektor sudah terpukul," kata La Nyalla dalam keterangannya, Selasa (10/8/2021).

Baca juga: Virus Akan Bertahan Lama, Ini Roadmap Indonesia Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Hanya saja, lanjut dia, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Salah satu hal yang ditekankannya perlu diperhatikan pemerintah adalah proses vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan harus maksimal.

"Menyiapkan roadmap untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 adalah langkah yang tepat. Asalkan proses vaksinasi dilaksanakan dengan maksimal," ucapnya.

Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, rencana tersebut menuntut pemerintah untuk mempercepat vaksinasi.

Ia meminta pemerintah untuk mengutamakan vaksinasi kepada seluruh daerah yang rentan terhadap tingginya tingkat penularan virus corona.

"Dan sebaiknya, masyarakat tidak terburu-buru untuk melepaskan masker meskipun telah divaksinasi. Biarkan kondisi berangsur pulih dahulu dan angka kasus positif Covid-19 bisa ditekan," terang dia.

Ia mengaku optimistis, roadmap hidup berdampingan dengan Covid-19 bisa memulihkan ekonomi dan sektor lainnya secara bertahap.

LaNyalla berpandangan, roadmap tersebut nantinya akan membuat sejumlah pelonggaran peraturan dan diizinkannya aktivitas ekonomi.

"Artinya, akan ada pelonggaran-pelonggaran peraturan dan diperbolehkannya aktivitas ekonomi. Khususnya pada sektor perdagangan, kawasan perkantoran dan industri, transportasi umum, pendidikan dan pariwisata. Ini jelas langkah yang sangat baik," jelas dia.

Namun, lanjutnya, adanya pelonggaran tersebut tetap harus dalam batas menggunakan protokol kesehatan ketat serta diberikan persyaratan-persyaratan tertentu misalnya telah vaksinasi Covid-19 dan bebas Covid-19.

Mantan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu menambahkan, yang terpenting dari semua peraturan pemberlakuan pelonggaran itu adalah implementasi secara benar dan ketat.

Untuk itu, dia meminta semua pihak mematuhi kebijakan yang diambil pemerintah agar semua pihak dapat menekan laju penularan virus corona.

"Namun, kita juga berharap sikap, tindakan serta propaganda yang kontroversi tidak dilakukan para pelaku usaha, pelaku pada sektor-sektor lainnya. Dalam kondisi ini kita harus saling dukung agar bisa bangkit bersama-sama," pungkasnya.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Diprediksi Berlangsung Lama, Menkes: Kita Harus Punya Roadmap

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprediksi, pandemi Covid-19 akan berlangsung lama.

Oleh sebab itu, kata dia, dibutuhkan roadmap atau peta jalan agar aktivitas masyarakat selama pandemi tetap aman, terutama pada enam jenis aktivitas utama.

Keenam aktivitas tersebut adalah perdagangan modern dan tradisional, kantor atau kawasan industri, transportasi darat, laut dan udara, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan.