Kompas.com - 10/08/2021, 14:42 WIB
Christina Aryani saat diwawancara usai mengisi diskusi CSIS bertajuk 'Anggota DPR Baru yang Muda: Apa yang Bisa diperbuat?' di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariChristina Aryani saat diwawancara usai mengisi diskusi CSIS bertajuk 'Anggota DPR Baru yang Muda: Apa yang Bisa diperbuat?' di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menunda pelaksanaan tahap pertama migrasi siaran televisi (TV) analog ke digital atau analog switch off (ASO) dinilai tepat.

Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengatakan, kebijakan itu akan berdampak pada masyarakat di tengah pandemi jika tetap dilanjutkan.

"Di saat hampir seluruh energi bangsa terarah pada upaya melawan pandemi Covid 19, keputusan mematikan siaran TV analog yang punya dampak besar pada masyarakat kita tentunya membutuhkan pertimbangan teramat matang," kata Christina dalam keterangannya, Selasa (10/8/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Tunda Migrasi TV Digital, Komisi I: Jangan Tambah Beban Rakyat

Politisi Golkar itu mengatakan, Komisi I telah memeriksa kesiapan penyediaan set top box sebagai alat konversi yang diperlukan bagi TV analog untuk dapat menangkap siaran digital.

Namun kenyataannya, kata dia, banyak pemangku kepentingan yang belum siap menyediakan alat tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, Christina berpandangan, televisi merupakan salah satu kanal informasi resmi yang berperan dalam upaya mengatasi pandemi.

Untuk itu, dia mempertanyakan dampak yang akan terjadi jika siaran televisi analog kemudian dihentikan.

Kemudian, ia mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan bahwa televisi merupakan bagian dari hiburan masyarakat di tengah pandemi.

Terlebih di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), televisi merupakan sumber hiburan bagi sebagian besar masyarakat.

"Sejak awal kami sudah menyampaikan keraguan kesiapan kita untuk sepenuhnya melakukan migrasi ke siaran digital," tutur Christina.

Baca juga: Kebijakan Migrasi ke TV Digital di Tengah Pandemi Dinilai Memberatkan

Di sisi lain, ia mengatakan, penundaan ini menjadi kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk lebih masif melakukan sosialisasi program ASO.

Hal tersebut, kata dia, perlu dilakukan agar masyarakat semakin siap menikmati siaran digital.

Kemudian, pemerintah juga harus menghitung kebutuhan riil serta kesiapan penyediaan set top box dengan matang.

"Dan memperkirakan timeline analog switch off yang rasional," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, Kemenkominfo menunda proses migrasi siaran TV analog (analog switch off/ASO) ke siaran digital.

Proses pelaksanaan ASO tahap pertama yang semula bakal digelar pada tanggal 17 Agustus 2021 kini batal dilaksanakan.

Baca juga: Kelebihan TV Digital Dibanding Analog, Berikut Jangkauan Sinyalnya

Sebagai gantinya, pihak Kominfo mengatakan akan melakukan penjadwalan ulang bersama dengan tahapan ASO berikutnya.

Dengan demikian, siaran TV analog pun tak jadi dimatikan pada 17 Agustus mendatang.

Dirjen SDPPI Kominfo, Ismail mengungkap sejumlah pertimbangan di balik penundaan tersebut.

Salah satunya, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat saat ini sedang fokus terhadap penanganan dan pemulihan kondisi pandemi Covid-19.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepuasan pada Jokowi Disebut Naik, Stafsus Mensesneg Sebut Jawaban atas Kritik

Kepuasan pada Jokowi Disebut Naik, Stafsus Mensesneg Sebut Jawaban atas Kritik

Nasional
Ke Azis Syamsuddin, Hakim: Hadapi Saja, Tak Usah Pendekatan ke Majelis Hakim

Ke Azis Syamsuddin, Hakim: Hadapi Saja, Tak Usah Pendekatan ke Majelis Hakim

Nasional
Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kita Ikut Saja

Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kita Ikut Saja

Nasional
UPDATE 6 Desember: Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru Kini 15 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE 6 Desember: Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru Kini 15 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

Nasional
PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

Nasional
Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Nasional
52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

Nasional
Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak 'Trendsetter', Bukan 'Follower'

Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak "Trendsetter", Bukan "Follower"

Nasional
Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Nasional
Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Nasional
Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Nasional
Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.