Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Data Kematian Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Kompas.com - 05/08/2021, 18:56 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

Sumber Kompas.id

JAKARTA, KOMPAS.com - LaporCovid-19 menyatakan bahwa ada gap atau selisih data kematian Covid-19 antara pemerintah kabupaten/kota dengan data Kementerian Kesehatan. Bahkan perbedaannya sangat jauh.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data Covid-19 di kabupaten/kota yang dikumpulkan tim LaporCovid19 hingga 23 Juli 2021, angka kematian positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 100.436 jiwa.

Sementara, pada tanggal itu, jumlah kematian Covid-19 di Indonesia yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan sebanyak 80.598 jiwa. 

Baca juga: Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

Berarti ada selisih sebanyak 19.838 atau atau 24,6 persen korban jiwa yang dilaporkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tidak ada dalam laporan Kemenkes.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, adanya perbedaan data tersebut disebabkan karena pemerintah kabupaten/kota tidak melaporkan kematian Covid-19 ke sistem New-all Record (NAR).

"Karena kabupaten, kota, tidak langsung melaporkan data tersebut ke sistem NAR. Jadi kalau ada data kematian yang keluar hasil labnya harus langsung dilaporkan," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/8/2021).

Kondisi ini menunjukkan, ada masalah serius dalam pendataan kematian akibat pandemi di Indonesia karena ada lebih dari 19.000 pasien positif Covid-19 meninggal yang datanya belum tercatat di pemerintah pusat saat itu.

Baca juga: UPDATE: Sebaran 1.739 Kasus Kematian Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 466

Padahal, dengan segala sumber daya yang dimiliki, pemerintah seharusnya bisa menyajikan informasi terkait pandemi Covid-19 yang sesuai dengan kondisi lapangan, selalu diperbarui, dan sinkron dengan informasi yang dipublikasikan pemerintah daerah.

Belum lagi, angka kematian dengan status suspek dan terduga Covid-19, yang memang tidak diumumkan oleh Kemenkes.

Padahal, dari laporan sejumlah daerah, masih menurut pendataan LaporCovid-19, terdapat 22.926 korban jiwa yang meninggal dengan status terduga Covid-19.

Baca juga: Kemenkes Ungkap Angka Kematian Pasien Covid-19 Usia 46-59 Tahun Naik 5 Kali Lipat

Angka tersebut bisa jauh lebih besar, karena tidak semua daerah melaporkan  kematian pasien suspek dan terduga Covid-19. Sehingga menyebabkan adanya kesenjangan jumlah korban yang dimakamkan dengan protokol Covid-19 dengan angka kematian yang diumumkan.

Misalnya seperti yang terjadi di kota Malang, Jawa timur. Pada tanggal 19 Juli 2021, kota Malang melaporkan tidak ada pasien Covid-19 yang meninggal.

Tetapi, data pemakaman seperti yang dikutip dari Kompas.id menunjukkan, pada hari itu ada sebanyak 26 orang yang dimakamkan dengan protokol Covid-19, di mana 9 di antaranya meninggal saat isolasi mandiri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com