Demokrat Klaim Baliho AHY Bukan untuk Pilpres, tapi untuk Melawan Kubu Moeldoko

Kompas.com - 05/08/2021, 18:52 WIB
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dan Kuasa Hukum Partai Demokrat Mehbob di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (20/4/2021). Dokumentasi DPP Partai DemokratKepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dan Kuasa Hukum Partai Demokrat Mehbob di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (20/4/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com- Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menepis anggapan bahwa partainya sengaja memasang baliho bergambar wajah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk kepentingan Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Herzaky mengeklaim, baliho-baliho AHY yang terpasang di sejumlah tempat merupakan simbol melawan aksi kudeta terhadap Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Baliho yang masih ada saat ini bukan karena pilpres, tapi karena melawan begal politik KSP-nya Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Moeldoko cs, yang mengaku-ngaku Ketum Partai Demokrat secara ilegal," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Kamis (5/8/2021).

Herzaky menuturkan, isi baliho yang menarasikan Partai Demokrat sebagai partai nasionalis religius merupakan bentuk penegasan karena Demokrat merasa difitinah, disebut disusupi aliran radikal oleh kubu Moledoko.

Baca juga: Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Ia melanjutkan, baliho-baliho itu dibuat oleh kader-kader yang meminta desain ke pengurus pusat Partai Demokrat sebagai bentuk perlawanan terhadap kubu Moeldoko.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau kami mempertahankan kedaulatan dan kehormatan kami dari pelaku begal politik Moeldoko cs, apakah tidak boleh? " ujar Herzaky.

Herzaky menambahkan, kritik terhadap pemasangan baliho Demokrat semestinya diarahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menegur anak buahnya yang ingin merebut Demokrat.

"Konsentrasi kader kami membantu rakyat, mesti terganggu beberapa bulan akibat gangguan begal politik KSP Moeldoko cs," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

PB IDI Kutuk Keras Kekerasan yang Menewaskan Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Nasional
Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Nasional
Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Nasional
MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Nasional
Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Nasional
Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Nasional
Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Nasional
Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Nasional
Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.