Kompas.com - 05/08/2021, 15:14 WIB
Logo Ombudsman. Situs resmi OmbudsmanLogo Ombudsman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengungkap berbagai masalah terkait investasi yang sering diterima Ombudsman berdasarkan laporan masyarakat dalam periode 2018-2020.

Dari catatan tersebut, laporan tentang substansi perhubungan dan infrastruktur menduduki peringkat pertama yakni sebanyak 655 laporan yang disusul bidang perizinan sebanyak 647 laporan.

Dalam hal perizinan, kata Hery, prosedur dan waktu proses perizinan yang tidak ada kepastian hingga pungutan liar menjadi masalah yang banyak dilaporkan.

“Masalah pelayanan publik yang sering dilaporkan terkait perizinan di antaranya aduan mengenai prosedur dan waktu proses perizinan yang tidak ada kepastian dan pungutan liar," kata Hery di acara Ngobrol Virtual Bareng Ombudsman RI, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Selain itu, Hery juga mengungkap laporan masyarakat tentang adanya petugas yang tidak memberikan pelayanan terhadap mereka yang mengajukan perizinan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selanjutnya laporan yang juga diterima adalah soal pertambangan sebanyak 574, kelistrikan 374 laporan, PUPR 362 laporan, KLHK 324 laporan, penanaman modal 46 laporan, dan perikanan 26 laporan.

Adapun berdasarkan instansi terlapor yang terkait kemaritiman dan investasi, masyarakat paling banyak melaporkan pemerintah daerah, yakni sebanyak 58 persen.

"Kemudian BUMN dan BUMD terdapat sebanyak 35 persen, Kementerian ESDM 5 persen, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 3 persen, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 3 persen, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2 persen," tutur Hery.

Hery pun berharap ada percepatan penyelesaian laporan masyarakat dengan mengoptimalkan focal point pada instansi yang terlapor.

Baca juga: Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Selanjutnya, koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga/penyelenggara pelayanan publik dalam pencegahan maladministrasi dan penyelesaian laporan masyarakat juga perlu dibangun.

"Termasuk juga membangun koordinasi dan kerja sama dalam rangka pengawasan pelayanan publik di kementerian/lembaga terkait dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan komisi-komisi terkait," kata dia.

Selain itu, Ombudsman juga berharap ada sinergi dalam penyusunan regulasi dari pusat sampai daerah untuk penyelenggaraan pelayanan publik.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

Nasional
Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Nasional
RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

Nasional
Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Nasional
Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari karena Miliki Senjata Api

Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari karena Miliki Senjata Api

Nasional
Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Nasional
Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis 'E-voting' di Tingkat Desa

Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis "E-voting" di Tingkat Desa

Nasional
Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Nasional
Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.