Kompas.com - 05/08/2021, 15:02 WIB
Pesawat Boeing 737-8U3 yang menjadi pesawat Kepresidenan RI dengan cat merah putih. JET PHOTOS/Abdiel Ivan RivandiPesawat Boeing 737-8U3 yang menjadi pesawat Kepresidenan RI dengan cat merah putih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut, pengecatan ulang pesawat kepresidenan RI A-001 Boeing 737-8U3 (BBJ 2) tak ganggu anggaran penanganan Covid-19.

Menurut dia, penanganan pandemi di Tanah Air tetap berjalan dengan anggaran yang cukup.

"Pasti, itu udah pasti (tidak mengganggu anggaran penanganan Covid-19)," kata Ngabalin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/8/2021).

Ngabalin menyebutkan, pengecatan BBJ 2 dilakukan bersamaan dengan perawatan pesawat. Dilakukan pula perawatan Heli Super Puma dan pesawat RJ.

Baca juga: Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Biaya pengecatan dan perawatan BBJ 2 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019. Meski demikian, pengecatan dan perawatan baru direalisasikan di tahun 2021.

Sementara, terkait anggaran penanganan pandemi, Ngabalin memastikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan biaya yang besar. Kementerian/lembaga juga sudah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau (refocusing anggaran) di Sekretariat Negara itu bukan sekali dua kali, berkali-kali, nilainya ratusan miliar," ujar Ngabalin.

Untuk bantuan sosial (bansos) misalnya, pemerintah telah menyiapkan dana besar dan siap digulirkan ke rakyat melalui berbagai skema seperti bantuan sosial tunai (BST), BLT desa, program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan kuota internet, subsidi listrik, dan yang lainnya.

Oleh karenanya, Ngabalin meminta masyarakat tak khawatir akan hal ini.

"Kalau bansos itu tidak ada yang kurang," ujarnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Nasional
Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Nasional
Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Nasional
KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

Nasional
Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Nasional
KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

Nasional
Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Nasional
Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Nasional
Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.