Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: APBN Kita Bekerja Luar Biasa Keras dalam Menghadapi Covid-19

Kompas.com - 04/08/2021, 10:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN Indonesia saat ini bekerja luar biasa keras dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Pada 2021, pemerintah meningkatkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) menjadi Rp 744,7 triliun.

"APBN kita bekerja luar biasa keras dalam menghadapi Covid-19 untuk tahun 2021 ini. Kita bahkan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk PEN kita dari Rp 699 triliun menjadi Rp 744,7 triliun," ujar Menkeu dikutip dari paparannya pada webinar CSIS yang ditayangkan YouTube CSIS Indonesia, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: Menkeu: Kartu Prakerja Tambah 2,8 Juta Peserta, Eksekusi Juli-Agustus

Dari jumlah tersebut, kata Sri, sebagian alokasi yang sangat besar adalah untuk kesehatan.

Tahun ini, anggaran kesehatan untuk penangaban Covid-19 naik dari Rp 176 triliun menjadi Rp 214,9 triliun.

"Total anggaran kesehatan tahun ini diproyeksikan bahkan bisa mencapai di atas Rp 300 triliun. Sebuah angka yang luar biasa besar," ungkap Sri.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan belanja untuk bantuan sosial (bansos) karena masyarakat mengalami tekanan yang luar biasa akibat langkah-langkah pengendalian Covid-19 dengan mengurangi mobilitas.

Adapun bansos ditingkatkan, baik dari program keluarga harapan (PKH) maupun kartu sembako.

"PKH untuk 10 juta masyarakat, lalu kartu sembako untuk 18,8 juta (masyarakat). Kemudian masih ditambah dengan kartu sembako tambahan atau BST untuk tambalan 10 juta lagi dan sekarang kita tambahkan jadi 5,9 juta penerima," papar Sri Mulyani.

"Kita juga men-deploy (sebarkan) logistik untuk beras Bulog yang kita bagikan kepada masayarakat," lanjutnya.

Baca juga: Menkeu: Geliat Pemulihan Ekonomi Indonesia Terpantau Cukup Kuat

Bagi masyarakat pekerja, pemerintah juga memberikan kembali bantuan subsidi upah tenaga kerja.

Untuk dan untuk para pelajar, yang tidak bisa pergi ke sekolah secara fisik, maka pemerintah menmberi subsidi kuota internet sampai dengan akhir tahun.

"Demikian juga untuk diskon listrik. Jadi APBN kita memang resource-nya (sumber) shifting (bergeser) sangat masif dan signifikan untuk mambantu masyarakat dalam suasana musibah yang luar biasa," tutur Sri.

"Perlindungan sosial ini akan meningkat menjadi Rp187 triliun pada 2021," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com