Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/08/2021, 10:25 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Mahendra Siregar mendorong agar tidak terjadi diskriminasi vaksin Covid-19.

Mahendra menegaskan hal ini dalam rangkaian Pertemuan ASEAN Post Ministerial Conferences 10+1 yang digelar Selasa (3/8/2021).

“Kita harus memastikan bahwa seluruh vaksin yang telah disetujui WHO diperlakukan sama, tidak ada diskriminasi," tegas Mahendra dalam keterangan tertulis, Rabu (4/8/2021).

Menurut dia, masih ada pandangan negatif terhadap vaksin tertentu.

Baca juga: Menlu Retno Ingatkan Bahayanya Kebijakan Diskriminasi Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Selain itu, Mahendra menilai kebutuhan terhadap vaksin Covid-19 saat ini masih tinggi, namun supply vaksin belum terbagi rata.

Dalam kesempatan yang sama, Indonesia juga mendorong pemulihan ekonomi berkelanjutan, khususnya peran penting dari transformasi ekonomi digital bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Menurut Mahendra, selama pandemi, layanan digital terbukti mampu menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi masyarakat melalui e-commerce.

Oleh karena itu, kerja sama peningkatan kapasitas manusia termasuk bagi UKM dan start-up, pertukaran teknologi, serta pembangunan infrastruktur digital perlu terus ditingkatkan.

Baca juga: Diskriminasi Vaksin Covid-19 di Uni Eropa, Tidak Semua yang Sudah Vaksin Bisa Melancong ke Sana

Selanjutnya, Mahendra menekankan upaya kerja sama sektor energi terbarukan merupakan hal penting untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan dan hijau.

"Pengembangan ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals," ucap dia.

Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Wamenlu RI juga mengingatkan pentingnya menjaga perdamaian Kawasan, antara lain dalam kelanjutan proses negosiasi Kode Perilaku di Laut China Selatan dan kelanjutan dialog damai di Semenanjung Korea.

Diketahui, rangkaian Pertemuan ASEAN Post Ministerial Conferences 10+1 pada 4 Agustus 2021, akan berlanjut dengan pertemuan ASEAN-Amerika Serikat, ASEAN-Australia, ASEAN-Rusia, dan East Asia Summit.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com