Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Daerah Kekurangan Vaksin, Menkes: Pesan Presiden, Akselerasi Vaksinasi di Jawa-Bali

Kompas.com - 03/08/2021, 08:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan mengapa vaksinasi Covid-19 saat ini lebih banyak difokuskan di daerah tertentu.

Padahal, di waktu yang sama banyak daerah melaporkan kekurangan stok vaksin Covid-19.

"Jadi Bapak, Ibu kalau ini pertanya vaksinasi ini kenapa lebih banyak di daerah tertentu karena memang daerah itulah yang kasus konfirmasinya paling tinggi dan kematiannya paling tinggi. Sekali lagi, vaksinasi ini kita berikan berbasis risiko," ujar Budi dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Stok Vaksin di Kota Semarang Nyaris Habis, Dinkes Jateng: Sambil Menunggu, Manfaatkan Dulu

Oleh karenanya, lanjut Budi, Presiden Joko Widodo ingin vaksinasi di tujuh provinsi yang ada di Jawa-Bali dipercepat.

Tujuh provinsi yang dimaksud yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

"Pesan dari Bapak Presiden, mengingat tujuh provinsi Jawa dan Bali ini tinggi sekali kenaikan kasusnya dan juga kematiannya, ini harus diakselerasi vaksinasinya," tegasnya.

Di samping itu, Budi juga menjelaskan mengapa vaksinasi Covid-19 saat ini tetap diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan paling berisiko tinggi terpapar Covid-19 karena setiap hari harus melayani pasien.

Baca juga: Stok Menipis, Bupati Karawang: Kita Paham Vaksin Tak Dapat Datang Sekaligus

Oleh karena itu, Budi meminta pengertian masyarakat.

"Memang sampai di bulan Juni kita baru mendapat sekitar 22 persen dari total vaksin yang kita butuhkan ya. Tapi mulai bulan Agustus sampai Desember itu akan datang lebih dari 300 juta dosis vaksin," ungkap Budi.

"Itu adalah saatnya kita bekerja keras bersama-sama untuk melakukan vaksinasi ini. Dan vaksinasi ini adalah cara pengabdian kita kepada masyarakat. Tidak usah merasa bahwa harus saya duluan, harus saya yang dapat panggungnya, ini demi kepentingan saya, tidak. Ini adalah saatnya kita memberikan sebanyak-banyaknya ke masyarakat," tambahnya.

Budi menambahkan, hingga saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan vaksin Covid-19 yakni sekitar 140 juta warga Indonesia.

Menurutnya, baru sebanyak 68 juta-70 juta warga yang mendapatkan vaksin.

Baca juga: Stok Vaksin Menipis di Kabupaten Sumedang, Kadinkes: Paling Cukup untuk Beberapa Hari Saja

Sementara itu, diberitakan kelangkaan stok vaksin Covid-19 mulai terjadi di daerah-daerah.

Sejumlah pemerintah daerah telah mengeluhkan kurangnya stok vaksin Covid-19 di saat meningkatnya animo masyarakat untuk divaksinasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com