Kompas.com - 30/07/2021, 19:54 WIB
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (25/5/2021). KOMPAS.com / IRFAN KAMILMantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (25/5/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) nomor urut 2, Denny Indrayana dan Difriadi menyayangkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menempuh tahapan pembuktian dalam permohonan sengketa hasil Pilkada Kalsel yang diajukannya.

Adapun MK telah memutuskan untuk tidak menerima seluruh permohonan sengketa hasil Pilkada Kalsel yang diajukan Denny-Difri dalam sidang yang disiarkan secara daring, Jumat (30/7/2021).

"Sebagaimana diketahui, MK memutuskan pemeriksaan sengketa PSU Pilgub Kalsel kali ini dilakukan tanpa agenda pembuktian," kata Denny melalui keterangan tertulisnya, Jumat sore.

Baca juga: Sengketa Hasil PSU Pilkada Kalsel, MK Tolak Gugatan Denny Indrayana-Difriadi

Denny menilai, agenda pembuktian dalam sidang sangat krusial untuk memeriksa saksi-saksi yang mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung kecurangan yang terjadi.

Oleh karena itu, ia menyayangkan MK tidak meneruskan perkaranya ke tahapan pembuktian.

"Yang menjadi sangat aneh, MK menyatakan benar adanya keterlibatan birokrasi dan ketidakefektivan Bawaslu Kalsel," ujar dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Namun hal itu menjadi tidak berarti karena MK menganggap fakta tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Menjadi masalah, bagaimana mungkin MK bisa menilai TSM atau tidak fakta tersebut, tanpa menjalani agenda sidang pembuktian," ucap Denny.

Adapun MK tidak melanjutkan perkara yang diajukan Denny-Difri ke tahapan pembuktian karena selisih suara mencapai 2,3 persen.

Sementara itu, ketentuan dalam Undang-Undang menuntut syarat maksimal selisih suara hanya sebesar 1,5 persen. Maka dari itu, Denny-Difri dinilai tidak memenuhi syarat.

Baca juga: Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan

Dalam pemeriksaanya, MK juga menilai dalil-dalil yang diajukan oleh Denny-Difri tidak beralasan menurut hukum ataupun tidak memiliki bukti kuat.

"Terlepas dari apa pun hasil di MK, Denny-Difri mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh relawan, partai pendukung, simpatisan, serta hampir separuh warga Kalimantan Selatan yang telah memilih," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Segera Periksa Napoleon Bonaparte

Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Segera Periksa Napoleon Bonaparte

Nasional
UPDATE: Tambah 5 di 2 Negara, Total 5.921 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 5 di 2 Negara, Total 5.921 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Ketua DPR: Balas Dendam Wisatawan Jangan Sampai Abai Prokes

Ketua DPR: Balas Dendam Wisatawan Jangan Sampai Abai Prokes

Nasional
Menteri PPPA: Orangtua dan Pendidik Harus Kedepankan Pemenuhan Hak Anak

Menteri PPPA: Orangtua dan Pendidik Harus Kedepankan Pemenuhan Hak Anak

Nasional
Sederet Fakta Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte...

Sederet Fakta Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte...

Nasional
Calon Hakim Agung Sebut Tak Ada Tumpang Tindih antara KY dan Bawas MA

Calon Hakim Agung Sebut Tak Ada Tumpang Tindih antara KY dan Bawas MA

Nasional
Epidemiolog Sebut Indonesia Rawan Alami Gelombang Ketiga Covid-19

Epidemiolog Sebut Indonesia Rawan Alami Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Menteri PPPA Kecam Penyerangan Tenaga Kesehatan dan Guru di Papua

Menteri PPPA Kecam Penyerangan Tenaga Kesehatan dan Guru di Papua

Nasional
Menilik Kembali Aksi #ReformasiDikorupsi Dua Tahun Lalu...

Menilik Kembali Aksi #ReformasiDikorupsi Dua Tahun Lalu...

Nasional
Jokowi Sebut Rusun Pasar Rumput Bisa Tampung Warga Terdampak Normalisasi Ciliwung

Jokowi Sebut Rusun Pasar Rumput Bisa Tampung Warga Terdampak Normalisasi Ciliwung

Nasional
Jokowi: Pembangunan Rusun Pasar Rumput Telan Biaya Rp 970 Miliar

Jokowi: Pembangunan Rusun Pasar Rumput Telan Biaya Rp 970 Miliar

Nasional
Bareskrim: Napoleon Bonaparte Lumuri Wajah dan Tubuh Muhammad Kece dengan Kotoran

Bareskrim: Napoleon Bonaparte Lumuri Wajah dan Tubuh Muhammad Kece dengan Kotoran

Nasional
Jokowi Resmikan Rusun Pasar Rumput, Berkapasitas 1.984 Hunian

Jokowi Resmikan Rusun Pasar Rumput, Berkapasitas 1.984 Hunian

Nasional
Jokowi Minta Kemenpora Bangun Pusat Latihan dan Sentra Olahraga untuk Atlet Disabilitas

Jokowi Minta Kemenpora Bangun Pusat Latihan dan Sentra Olahraga untuk Atlet Disabilitas

Nasional
Wali Kota Nonaktif TanjungBalai M Syahrial Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Wali Kota Nonaktif TanjungBalai M Syahrial Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.