Kompas.com - 30/07/2021, 19:24 WIB
Muhammad Yusuf saat menjabat Kepala PPATK, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraMuhammad Yusuf saat menjabat Kepala PPATK, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2016)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Yusuf mengungkapkan, kebijakan pembukaan ekspor benih lobster (benur) di masa Menteri KP Edhy Prabowo diputuskan setelah kementerian melakukan studi banding ke Australia.

Menurut Yusuf, berdasarkan studi banding, benur sudah dapat dibudidayakan. Hal ini pun sudah dilakukan Vietnam.

"Zaman Pak Edhy Prabowo, kami melakukan studi banding ke Australia. Ternyata, lobster sudah bisa dibudidayakan. Dan Vietnam melakukan. Nah, karena sudah bisa dibudidayakan, maka dibuka izin penangkapan dan ekspor," kata Yusuf dalam diskusi daring yang disiarkan PPATK, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Ia memaparkan, daya tahan hidup benur di habitat alaminya yaitu di laut hanya 0,1 persen. Sementara itu, jika dibudidayakan, daya tahan hidupnya menjadi sekitar 60-70 persen.

"Itu alasan mengapa diizinkan. Harganya ini membuat orang terpesona. Ada dua jenis lobster yang kita hasilkan," ujarnya.

Yusuf mengungkapkan, harga per benih lobster pasir sekitar Rp 10.000. Kemudian, harga per benih lobster pasir mutiara sekitar Rp 15.000-20.000.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nah yang kemarin legal saja, yang disita masuk kas negara Rp 53 miliar. Hanya garansinya. Kalau nilai benih yang diekspor 40 juta ekor. Bayangkan dikali berapa harganya," ucap dia.

Diketahui, pada 2020, Menteri KP Edhy Prabowo membuka kuota ekspor benih lobster. Aturan ekspor benur ini dibuka Edhy setelah selama lima tahun dilarang oleh menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Belakangan, Edhy ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap terkait izin ekspor benur.

Kini, ia telah dijatuhi vonis hukuman 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Baca juga: Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar Terkait Izin Ekspor Benur

Edhy terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu, Edhy juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 9,68 miliar dan 77.000 dollar AS subsider dua tahun penjara.

Kemudian, majelis hakim juga mencabut hak politik Edhy selama tiga tahun terhitung sejak Edhy selesai menjalankan masa pidana pokok. 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Nasional
Ditanya Soal Pengalaman Tangani Kasus Ahok, Calon Hakim Agung: Pedoman Saya Hukum Acara dan Materiil

Ditanya Soal Pengalaman Tangani Kasus Ahok, Calon Hakim Agung: Pedoman Saya Hukum Acara dan Materiil

Nasional
Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Segera Periksa Napoleon Bonaparte

Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Bareskrim Segera Periksa Napoleon Bonaparte

Nasional
UPDATE: Tambah 5 di 2 Negara, Total 5.921 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 5 di 2 Negara, Total 5.921 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Ketua DPR: Balas Dendam Wisatawan Jangan sampai Abai Prokes

Ketua DPR: Balas Dendam Wisatawan Jangan sampai Abai Prokes

Nasional
Menteri PPPA: Orangtua dan Pendidik Harus Kedepankan Pemenuhan Hak Anak

Menteri PPPA: Orangtua dan Pendidik Harus Kedepankan Pemenuhan Hak Anak

Nasional
Sederet Fakta Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte...

Sederet Fakta Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece oleh Napoleon Bonaparte...

Nasional
Calon Hakim Agung Sebut Tak Ada Tumpang Tindih antara KY dan Bawas MA

Calon Hakim Agung Sebut Tak Ada Tumpang Tindih antara KY dan Bawas MA

Nasional
Epidemiolog Sebut Indonesia Rawan Alami Gelombang Ketiga Covid-19

Epidemiolog Sebut Indonesia Rawan Alami Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Menteri PPPA Kecam Penyerangan Tenaga Kesehatan dan Guru di Papua

Menteri PPPA Kecam Penyerangan Tenaga Kesehatan dan Guru di Papua

Nasional
Menilik Kembali Aksi #ReformasiDikorupsi Dua Tahun Lalu...

Menilik Kembali Aksi #ReformasiDikorupsi Dua Tahun Lalu...

Nasional
Jokowi Sebut Rusun Pasar Rumput Bisa Tampung Warga Terdampak Normalisasi Ciliwung

Jokowi Sebut Rusun Pasar Rumput Bisa Tampung Warga Terdampak Normalisasi Ciliwung

Nasional
Jokowi: Pembangunan Rusun Pasar Rumput Telan Biaya Rp 970 Miliar

Jokowi: Pembangunan Rusun Pasar Rumput Telan Biaya Rp 970 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.