Menko PMK: Peran Pemimpin Tingkat Bawah Tentukan Akurasi kebijakan Pusat

Kompas.com - 28/07/2021, 11:12 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan pentingnya sinergitas pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga pemimpin tingkat terbawah, dalam penanganan pandemi Covid-19.

Ia menekankan, para lurah, kepada desa dan ketua RT/RW ialah pemimpin yang paling mengetahui persoalan di masyarakat.

"Pemimpin tingkat paling bawah, yakni lurah, kepala desa, dan RT/RW adalah yang paling penting dan tahu masalah-masalah yang ada di wilayahnya," ujar Muhadjir, saat berkunjung ke Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dikutip dari siaran pers, Rabu (28/7/2021).

Baca juga: Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Muhadjir menilai, kepemimpinan di tingkat akar rumput tersebut sangat penting. Sebab, berbagai permasalahan muncul di tingkat bawah.

Oleh karena itu, Muhadjir berharap seluruh skema penanganan pandemi Covid-19 terkoordinasi dan tersinkronisasi dari tingkat bawah sampai tingkat pusat.

Misalnya, dalam hal data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan penyaluran bantuan sosial.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Peran pemimpin tingkat bawah menentukan akurasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Minta Beras untuk Bansos Berasal dari Petani Lokal

Muhadjir menekankan, pemimpin di tingkat bawah yang bergerak cepat sangat menentukan kesuksesan penanganan pandemi Covid-19. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, pemimpin tingkat bawah juga merupakan penentu jalannya kebijakan.

Kebijakan pemerintah pusat yang baik dan arahan Presiden yang jelas perlu dipastikan pelaksanaannya di lapangan sesuai.

"Biarpun kebijakan pemerintah itu sudah sangat bagus, arahan Presiden juga sudah sangat jelas. Tetapi apakah kebijakan itu betul-betul dilaksanakan di lapangan itu yang kita ingin pastikan," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.