Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Peran Pemimpin Tingkat Bawah Tentukan Akurasi kebijakan Pusat

Kompas.com - 28/07/2021, 11:12 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan pentingnya sinergitas pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga pemimpin tingkat terbawah, dalam penanganan pandemi Covid-19.

Ia menekankan, para lurah, kepada desa dan ketua RT/RW ialah pemimpin yang paling mengetahui persoalan di masyarakat.

"Pemimpin tingkat paling bawah, yakni lurah, kepala desa, dan RT/RW adalah yang paling penting dan tahu masalah-masalah yang ada di wilayahnya," ujar Muhadjir, saat berkunjung ke Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dikutip dari siaran pers, Rabu (28/7/2021).

Baca juga: Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Muhadjir menilai, kepemimpinan di tingkat akar rumput tersebut sangat penting. Sebab, berbagai permasalahan muncul di tingkat bawah.

Oleh karena itu, Muhadjir berharap seluruh skema penanganan pandemi Covid-19 terkoordinasi dan tersinkronisasi dari tingkat bawah sampai tingkat pusat.

Misalnya, dalam hal data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan penyaluran bantuan sosial.

"Peran pemimpin tingkat bawah menentukan akurasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Minta Beras untuk Bansos Berasal dari Petani Lokal

Muhadjir menekankan, pemimpin di tingkat bawah yang bergerak cepat sangat menentukan kesuksesan penanganan pandemi Covid-19. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, pemimpin tingkat bawah juga merupakan penentu jalannya kebijakan.

Kebijakan pemerintah pusat yang baik dan arahan Presiden yang jelas perlu dipastikan pelaksanaannya di lapangan sesuai.

"Biarpun kebijakan pemerintah itu sudah sangat bagus, arahan Presiden juga sudah sangat jelas. Tetapi apakah kebijakan itu betul-betul dilaksanakan di lapangan itu yang kita ingin pastikan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com