Salin Artikel

Menko PMK: Peran Pemimpin Tingkat Bawah Tentukan Akurasi kebijakan Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan pentingnya sinergitas pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga pemimpin tingkat terbawah, dalam penanganan pandemi Covid-19.

Ia menekankan, para lurah, kepada desa dan ketua RT/RW ialah pemimpin yang paling mengetahui persoalan di masyarakat.

"Pemimpin tingkat paling bawah, yakni lurah, kepala desa, dan RT/RW adalah yang paling penting dan tahu masalah-masalah yang ada di wilayahnya," ujar Muhadjir, saat berkunjung ke Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dikutip dari siaran pers, Rabu (28/7/2021).

Muhadjir menilai, kepemimpinan di tingkat akar rumput tersebut sangat penting. Sebab, berbagai permasalahan muncul di tingkat bawah.

Oleh karena itu, Muhadjir berharap seluruh skema penanganan pandemi Covid-19 terkoordinasi dan tersinkronisasi dari tingkat bawah sampai tingkat pusat.

Misalnya, dalam hal data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan penyaluran bantuan sosial.

"Peran pemimpin tingkat bawah menentukan akurasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah," kata dia.

Muhadjir menekankan, pemimpin di tingkat bawah yang bergerak cepat sangat menentukan kesuksesan penanganan pandemi Covid-19. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, pemimpin tingkat bawah juga merupakan penentu jalannya kebijakan.

Kebijakan pemerintah pusat yang baik dan arahan Presiden yang jelas perlu dipastikan pelaksanaannya di lapangan sesuai.

"Biarpun kebijakan pemerintah itu sudah sangat bagus, arahan Presiden juga sudah sangat jelas. Tetapi apakah kebijakan itu betul-betul dilaksanakan di lapangan itu yang kita ingin pastikan," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/28/11121991/menko-pmk-peran-pemimpin-tingkat-bawah-tentukan-akurasi-kebijakan-pusat

Terkini Lainnya

Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke