Dugaan Kebocoran Data Nasabah, DPR dan Pemerintah Harus Segera Tuntaskan RUU PDP

Kompas.com - 28/07/2021, 10:56 WIB
Ilustrasi perlindungan data pribadi ShutterstockIlustrasi perlindungan data pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang mandek. Pembahasan terhambat karena belum adanya kesepakatan antara DPR dan pemerintah.

Sukamta mengatakan, RUU PDP sangat penting untuk melindungi data rakyat Indonesia, khususnya setelah ada dugaan kebocoran data 2 juta pengguna BRI Life.

"RUU PDP harus segera diselesaikan agar data rakyat terlindungi. Saat ini hambatan utama mengenai lembaga pengawas harus segera diatasi," Sukamta, dalam keterangan tertulis, Rabu (28/7/2021).

Baca juga: RUU PDP Masih Buntu, Pimpinan Panja: Sepertinya Tak Selesai Masa Sidang Ini

Wakil ketua Fraksi PKS itu menegaskan, lembaga pengawas tersebut harus bersifat independen, memiliki otoritas mengawasi, menyelidiki, serta menengahi masalah antara pemilik dan pengguna data hingga memutuskan perkara sengketa data.

Sementara, pemerintah menginginkan agar lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka posisi lembaga ini harus independen bukan di bawah kementerian namun sebuah badan atau komisi khusus," ujar dia.

Sukamta pun menilai, selama ini Kemenkominfo seolah tidak memiliki sense of crisis atas kasus kebocoran data yang terus berulang.

"Saat ini saja Kominfo tidak punya taji menghadapi kebocoran dan sengketa data. Saya yakin kalau lembaga PDP di bawah Kominfo tidak akan memberikan dampak signifikan," ujar Sukamta.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Tak Capai Titik Temu Soal Otoritas Pengawas dalam RUU PDP

Menurut Sukamta, selama ini yang dikerjakan Kemenkominfo saat ada kebocoran data hanya dengan memblokir situs.

"Sedangkan perkara cyber security, penipuan online, penyebaran dan penggunaan data pribadi ilegal tidak pernah jelas penyelesaiannya," kata Sukamta.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.