Kala Jokowi (Merasa) Sendiri

Kompas.com - 28/07/2021, 09:30 WIB
Presiden Joko Widodo saat mengumumkan dilanjutkannya PPKM Darurat hingga 2 Agustus 2021. PPKM diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus. Kebijakan perpanjangan PPKM atau PPKM perpanjangan untuk memutus mata rantai Covid-19. YouTube/Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat mengumumkan dilanjutkannya PPKM Darurat hingga 2 Agustus 2021. PPKM diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus. Kebijakan perpanjangan PPKM atau PPKM perpanjangan untuk memutus mata rantai Covid-19.

"PEMERINTAH tidak bisa bekerja sendirian. Tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian.”

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan pada acara Milad ke-46 Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang digelar virtual pada Senin (26/7/2021).

Jokowi mengaku, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani pandemi. Ia berharap, semua pihak mau bekerja sama dan berkolaborasi guna mengendalikan pandemi.

Kuat dugaan, Jokowi melontarkan pernyataan tersebut usai "disentil" Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj.

Sebelumnya, dalam acara Doa dan Syukur 23 Tahun PKB Aksi Melayani Indonesia pada Jumat (23/7/2021), Said Aqil mengatakan, pemerintah masih gagal dalam menangani pandemi. Ini terjadi karena civil society tak diajak dan dilibatkan dalam penanganan penyebaran dan penularan virus asal Wuhan, China ini.

Baca: Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Selama ini, pemerintah (memang) terkesan bergerak sendiri dalam menyelesaikan masalah pandemi tanpa melibatkan masyarakat. Pemerintah hanya sibuk bikin task force ini dan itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baru belakangan pemerintah melibatkan masyarakat dalam penanganan pandemi, khususnya terkait vaksinasi. Ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang menolak divaksin dengan beragam alasan.

Garda depan

Tak hanya Said Aqil, kritik yang sama sebelumnya juga sudah disampaikan Pandu Riono. Ahli Epidemiologi asal Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, kesalahan pemerintah dalam menangani pandemi adalah tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Padahal, masyarakat adalah garda terdepan dalam menghadapi pandemi.

Pencegahan dan penanganan pandemi harus berlapis, tak bisa hanya mengandalkan vaksin. Protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak juga memiliki peran yang signifikan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.