Kompas.com - 26/07/2021, 20:45 WIB
Tersangka Anggota Unit Layanan Pengadaan BAKAMLA Juli Amar Ma'ruf tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/2/2021). Juli diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi (backbone coastal surveillance system) Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) tahun anggaran 2016. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoTersangka Anggota Unit Layanan Pengadaan BAKAMLA Juli Amar Ma'ruf tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/2/2021). Juli diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi (backbone coastal surveillance system) Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) tahun anggaran 2016. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus korupsi pengadaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Juli Amar Ma'ruf dan Leni Marlena masing-masing dituntut 4 tahun penjara.

Jaksa menyebut bahwa keduanya terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," tutur Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (26/7/2021) dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Kasus Korupsi di Bakamla, Dirut PT CMIT Divonis 5 Tahun Penjara

Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan vonis pidana pengganti sebesar Rp 4 miliar subsider 1 bulan kurungan.

Sementara itu, pada Leni Marlena dituntut membayar pidana pengganti sebesar Rp 3 miliar.

"Jika tidak mempunyai harta benda cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan," sebut jaksa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Leni merupakan mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla sementara Juli Amar Ma'ruf adalah mantan Koordinator Unit Layanan Pengadaan Bakamla.

Keduanya didakwa telah merugikan negara Rp 63,8 miliar terkait pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) atau perangkat pemantauan perairan Tahun Anggaran 2016.

Baca juga: 4 Tahun Berturut-turut, Laporan Keuangan Bakamla Dapat Opini Disclaimer dari BPK

Dalam perkara ini jaksa menyatakan bahwa keduanya melakukan korupsi bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakamla Bambang Udoyo dan pemilik PT CMI Teknologi Agus Rahardjo.

Adapun Agus Rahardjo telah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 15,14 miliar.

Majelis hakim menilai Rahardjo dan PT CMI Teknologi menikmati keuntungan Rp 60,329 miliar dan memperkaya orang lain yakni bekas staf khusus bidang perencanaan dan keuangan Bakamla Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi sebesar Rp 3,5 miliar.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Nasional
Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Nasional
Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Nasional
Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.