Kompas.com - 25/07/2021, 22:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di 33 kabupaten/kota di Jawa-Bali selama 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Pada wilayah yang menerapkan kebijakan tersebut, pasar rakyat yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari boleh buka secara terbatas.

"Pasar rakyat yang menjual barang-barang non-kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen dan jam operasional sampai pukul 5 waktu setempat," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Minggu (25/7/2021).

Baca juga: Jokowi: Pasar Rakyat Boleh Buka asal Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

Selain itu, pada wilayah yang menerapkan PPKM Level 3, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen, outlet voucher, barbershop pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka sampai pukul 20.00 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 25 persen dan dibatasi sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat.

Kemudian, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 20.00 dengan maksimal pengunjung 25 persen dari kapasitas

Baca juga: Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

"Dan waktu makan maksimal 30 menit dan pengaturan teknis berikutnya diatur oleh pemerintah daerah," terang Luhut.

Selanjutnya tempat ibadah mulai dari masjid, mushala, gereja, pura, vihara, klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah di wilayah PPKM Level 3 dapat mengadakan kegiatan keagamaan berjamaah. Namun, kapasitas jemaah maksimal 25 persen atau 20 orang dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat.

Selanjutnya, transportasi umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa kapasitasnya maksimal 50 persen dengan protokol kesehatan ketat.

Baca juga: Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Ketentuan detail terkait hal tersebut akan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang bakal segera terbit.

Luhut pun meminta seluruh pihak mematuhi aturan itu. Luhut memastikan, pihak-pihak yang melanggar aturan akan dikenai sanksi.

"Ini adalah tanggung jawab kita semua dan penanganan varian Delta ini bisa dapat ditangani dengan baik dan ekonomi rakyat kecil bisa berjalan yaitu berpulang pada kita semua," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet Minta Pemilu 2024 Ditunda, Demokrat: Seakan Melanggar Konstitusi Hal Receh

Bamsoet Minta Pemilu 2024 Ditunda, Demokrat: Seakan Melanggar Konstitusi Hal Receh

Nasional
MA Pecat 10 Hakim Sepanjang Tahun 2022, 104 Lainnya Disanksi Disiplin

MA Pecat 10 Hakim Sepanjang Tahun 2022, 104 Lainnya Disanksi Disiplin

Nasional
Bersurat ke PBB, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak Ada Intervensi Kemanusian

Bersurat ke PBB, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak Ada Intervensi Kemanusian

Nasional
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Nasional
Perppu Pemilu Tak Jelas Rimbanya, KPU 'Teriak'

Perppu Pemilu Tak Jelas Rimbanya, KPU "Teriak"

Nasional
Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Nasional
Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Nasional
Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Nasional
Ganjar Masuk Bursa Capres PAN, tapi Belum Mengerucut

Ganjar Masuk Bursa Capres PAN, tapi Belum Mengerucut

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Nasional
Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Nasional
Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Nasional
MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

Nasional
Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Nasional
Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.