Jokowi: Pasar Rakyat Boleh Buka asal Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

Kompas.com - 25/07/2021, 19:49 WIB
Presiden Joko Widodo saat mengumumkan dilanjutkannya PPKM Darurat hingga 2 Agustus 2021. YouTube/Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat mengumumkan dilanjutkannya PPKM Darurat hingga 2 Agustus 2021.


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memperbolehkan pasar rakyat tetap buka selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang berlangsung pada 26 Juli-2 Agustus 2021.

Hanya saja, Jokowi mengingatkan supaya pasar rakyat tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

"Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat," ujar Jokowi, dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (25/7/2021).

Baca juga: BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus

Jokowi juga mengatakan bahwa pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas terbatas.

Selain itu, pasar rakyat tersebut juga hanya bisa beroperasi hingga pukul 15.00 waktu setempat.

"Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50 persen sampai pukul 15.00, di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan pemerintah daerah," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Warung Makan hingga Pedagang Kaki Lima Boleh Buka Terbatas

Di samping itu, Jokowi mengklaim bahwa pengendalian Covid-19 di Tanah Air mengalami perbaikan.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar masyarakat tetap berhati-hati mengantisipasi penyebaran varian Covid-19.

"Kita harus tetap berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan ini, tetap harus selalu waspada menghadapi varian yang sangat menular," imbuh dia.

Sebelumnya, Jokowi memutuskan PPKM Level 4 dilanjutkan pada Minggu malam.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Nasional
Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Nasional
Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Nasional
Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.