Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Jokowi dan "Corona End Game"

Kompas.com - 24/07/2021, 14:48 WIB
Perugas Kepolisian dan TNI menjaga penyekatan jalan di pusat Kota Tasikmalaya saat PPKM Darurat diperpanjang sampai tanggal 25 Juli 2021. KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHAPerugas Kepolisian dan TNI menjaga penyekatan jalan di pusat Kota Tasikmalaya saat PPKM Darurat diperpanjang sampai tanggal 25 Juli 2021.

 

HARI-hari belakangan ini seruan dan ajakan untuk unjuk rasa pada hari Sabtu, 24 Juli 2021 terus bergema di linimasa.

Mereka beranggapan, pemerintah saat ini jauh api dari panggang alias gagal total dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Kebijakan yang dikeluarkan rezim Jokowi seperti Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dianggap hanya menyengsarakan rakyat.

Ajakan turun ke jalan dengan melakukan longmarch dari Kawasan Glodok ke Istana Merdeka, Jakarta adalah untuk mendesak Jokowi supaya turun dari jabatan presiden.

Tidak hanya di Jakarta, seruan demo ini juga menjalar ke kota-kota besar melalui pesan berantai. Tanpa ada struktur rantai komando, tidak ada hirarki dan tidak ada penggerak, mereka yang mengklaim sebagai aksi unjuk rasa yang bersifat cair.

Berbeda dengan eskalasi aksi unjuk rasa di rezim Soeharto, pengunjuk rasa dengan terang-terangan menyebut nama kampus atau nama organisasinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Demikian juga saat era Susilo Bambang Yudhoyono, aksi protes kasus Bank Century juga “terang benderang” menyebut nama institusi yang melakukan unjuk rasa.

Kali ini di aksi unjuk rasa yang diberi tajuk “Jokowi End Game”, organisasi pengendara ojek online menolak dikait-kaitkan dengan kegiatan ini.

Para pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro, Yogyakarta akan melawan para pendemo jika nekat memasuki kawasan perniagaan tersebut.

Belum lagi, dugaan foto para provokator demonstrasi disebar di berbagai linimasa sehingga gerakan ini layu sebelum berkembang.

Di saat kondisi rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang membludak karena tidak mampu menampung pasien, proses penguburan jenazah yang terhambat lama karena semakin banyaknya pasien Covid yang wafat, antrean pengisian tabung oksigen di mana-mana serta semakin terbatasnya akses mobilitas, maka keputusan untuk aksi turun ke jalan sangatlah tidak tepat.

Belum lagi, potensi terjadinya penularan karena kerumunan massa sama saja dengan menambah beban rumah sakit yang sudah over kapasitas.

Pandangan publik yang sebelumnya mungkin simpati dengan tuntutan aspirasi para pendemo, tentu akan berupah menjadi antipati jika terjadi pelanggaran aturan protokol kesehatan dan anarkis.

Akan lebih berdampak strategis dan potensial menarik simpati luas jika aksi unjuk rasa turun ke jalan dialihkan kegiatan sosial dalam skala besar misal menjadi jaringan relawan membantu warga yang isolasi mandiri di rumah, menjadi relawan di Wisma Atlet dan shelter-shelter penampung penderita Covid, membantu dapur umum atau ikut meringankan beban penggali kuburan.

Aksi terpuji yang dilakukan mahasiswa Cianjur, Jawa Barat, Wisnu Sopian yang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengantarkan bahan makanan bagi penderita Covid yang tengah isolasi mandiri di rumah (Kompas.com, 21/07/2021), harusnya menjadi inspirasi gerakan sosial mahasiswa yang bisa dilakukan di masa pandemi.

Baca juga: Perjuangan Wisnu Sopian, Tempuh Jarak 40 Km demi Pasok Bantuan ke Warga Isoman

Tidak dapat dipungkiri, mahasiswa adalah agent of change di segala ranah kehidupan dan agent of social control yang terus menjunjung tinggi arus keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Tujuannya tentu agar jalannya pemerintahan tetap berpijak kepada kepentingan rakyat dan tidak lagi ada penyimpangan di aparatur negara.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Nasional
'Air Power' Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

"Air Power" Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Nasional
Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Nasional
Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Nasional
KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah 'On The Track', Jangan Cederai

Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah "On The Track", Jangan Cederai

Nasional
Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Nasional
Ini Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Berdasarkan Aturan Terbaru

Ini Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Berdasarkan Aturan Terbaru

Nasional
YLKI Minta Syarat Wajib Tes PCR untuk Naik Pesawat Dibatalkan, Ini Respons Kemenkes

YLKI Minta Syarat Wajib Tes PCR untuk Naik Pesawat Dibatalkan, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Dengan Segala Hormat, Menag Kurang Bijaksana...

Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Dengan Segala Hormat, Menag Kurang Bijaksana...

Nasional
KSAU: AUKUS Dapat Tingkatkan Ketegangan Militer dan Lomba Senjata Nuklir di Kawasan

KSAU: AUKUS Dapat Tingkatkan Ketegangan Militer dan Lomba Senjata Nuklir di Kawasan

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Minta Menag Hindari Pernyataan yang Kontraproduktif dan Bikin Gaduh

Ketua Komisi VIII DPR Minta Menag Hindari Pernyataan yang Kontraproduktif dan Bikin Gaduh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.