Jokowi dan "Corona End Game"

Di luar Covid, siapa yang menyangka banjir bandang bisa terjadi di Jerman, Belanda, Belgia dan China ? Siapa yang mengira, ada ratusan warga menjadi korban banjir di Jerman.

Kekurangan yang terjadi di era Jokowi lebih kepada kelemahan konsolidasi dan koordinasi rentang kendali kepemimpinan.

Ibarat dirigen orkestra, masih ada suara sumbang dari pemain violin, ada yang salah memainkan bas, ada yang terlalu keras membetot gitar dan lain-lain.

Persoalan kekurangan pasokan oksigen misalnya seharusnya tidak boleh terjadi jika berkaca kepada pengalaman India.

Wabah Covid varian delta memang terjadi pada Juni 2021, tetapi Covid sendiri mulai terdeteksi di Maret 2020.

Sama dengan kelangkaan masker dan alat pelindung diri (APD) yang susah dicari di awal pandemi, setidaknya pasokan oksigen bisa berkaca kepada pengalaman ini.

Kementerian perindustrian dan BUMN harusnya tanggap dan menyiapkan skema ketersediaan di semua lini.

Kisah miris seorang warga Pontianak yang harus kehilangan nyawa ibunya yang tengah isolasi mandiri di rumah karena lama antre pengisian tabung oksigen (Kompas.com, 23 Juli 2021) adalah contoh fenomena kelangkaan oksigen yang juga terjadi di beberapa daerah.

Baca juga: Tangisan Shiri di Ujung Antrean Oksigen: Sudah Terlambat, Ibu Saya Sudah Meninggal

Masih rendahnya pelaksanaan vaksinasi, kekosongan obat dan vitamin di pasaran setidaknya menteri kesehatan harus lebih memacu kinerja jajarannya untuk meastikan ketersediannya.

Aksi peninjauan Presiden Jokowi ke sebuah apotik di Bogor, Jawa Barat (Kompas.com, 24/07/2021) harus ada tindak lanjutnya di tataran teknis agar kejadian kelangkaan obat dan vitamin tidak terjadi lagi.

Baca juga: Saat Jokowi Cari Obat Covid-19 di Sebuah Apotek tapi Tak Tersedia...

Silang sengkarut di Kementerian Pendidikan dan Ristek soal 3.500 dokter yang baru lulus tetapi tidak bisa dilibatkan dalam penanganan covid karena terkendala uji kompetensi, seharusnya tidak boleh terjadi (Kompas.com, 16/07/2021).

Baca juga: IDI: 3.500 Calon Dokter Tak Bisa Bantu Tangani Pandemi karena Terhambat Aturan Ditjen Dikti

Keadaan kegentingan di pelayanan kesehatan harusnya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk tidak mengedepankan persoalan formal birokrasi.

Pola kerja cepat Jokowi kerap tidak bisa diimplementasikan dengan baik oleh jajaran anak buahnya.

Jokowi seharusnya tidak tersandera dengan berbagai kepentingan politis yang ada di belakangnya.

Tidak ada beban politis lagi karena periode kedua ini adalah periode terakhir kepemimpinannya.

Periodesasi kepemimpinan harus diselesaikan sesuai konstitusi. Jokowi harusnya bertindak sebagai montir di bengkel kendaraan, jika ada spareparts yang aus, sebaiknya diganti dengan sukucadang yang baru.

Jika ada pembantunya yang tidak bisa diajak “berlari cepat” maka dia harus segera bertindak mencari sprinter baru. Kepemimpinan harus meninggalkan legacy, demikian juga yang harus dilakukan Joko Widodo.

“Pemimpin yang efektif bukan soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai. Kepemimpinan tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya." (Peter F. Drucker).