Kompas.com - 23/07/2021, 15:56 WIB
Seorang petugas kepolisian melaksanakan operasi penyekatan PPKM Darurat di kawasan pusat perdagangan di Jalan Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (6/7/2021) malam. Pemerintah daerah setempat bersama kepolisian menutup sejumlah kawasan serta membatasi waktu operasional kegiatan usaha yaitu pukul 14.00 - 17.00 WIB dan 19.00 - 23.00 WIB guna mencegah kerumunan masyarakat karena Pontianak masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANGSeorang petugas kepolisian melaksanakan operasi penyekatan PPKM Darurat di kawasan pusat perdagangan di Jalan Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (6/7/2021) malam. Pemerintah daerah setempat bersama kepolisian menutup sejumlah kawasan serta membatasi waktu operasional kegiatan usaha yaitu pukul 14.00 - 17.00 WIB dan 19.00 - 23.00 WIB guna mencegah kerumunan masyarakat karena Pontianak masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus kematian akibat Covid-19 belum juga menunjukan penurunan signifikan.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com dari data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, terdapat lebih dari 1.000 orang meninggal setiap hari sejak Sabtu (17/7/2021) hingga Kamis (22/7/2021).

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, fakta tersebut menunjukan kebijakan penanganan Covid-19 belum efektif antara pemerintah pusat dan daerah.

"Indikasi bahwa pemerintah, ya kalau mau dikatakan penanganan Covid-19, enggak berjalan efektif terutama di tingkat daerah. Pemerintah pusat dan daerah kolaborasinya enggak berjalan baik," jelas Trubus dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Wapres Ingin Pusat dan Daerah Tingkatkan Koordinasi Terkait Penanganan Covid-19

Kebijakan pada akhirnya tidak berjalan efektif karena pemerintah daerah kesulitan mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah pusat yang terus berganti-ganti.

"Pemerintah daerah mau percaya dengan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat menyampaikan (kebijakan) enggak konsisten. Misalnya setelah Presiden Joko Widodo mengatakan berencana melonggarkan PPKM darurat, setelah itu muncul lagi istilah PPKM level 1-4," terang dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemerintah pusat bikin istilah-istilah baru terus untuk menghindari kewajiban dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018," katanya.

Trubus mengungkapkan, dalam implementasi kebijakan, pemerintah daerah bahkan cukup kesulitan untuk membedakan usaha sektor esensial yang diizinkan buka dan non esensial yang mesti tutup.

"Bingung, menerapkan sektor esensial dan non esensial saja pemerintah daerah itu bingung," ucap Trubus.

Baca juga: Bima Arya Harap Pelaksanaan Vaksinasi dan Distribusi Vaksin dari Pusat Disinkronkan dengan Pemda

Banyaknya jumlah kasus kematian, dalam pandangan Trubus, juga karena pemerintah daerah gagal menggerakkan perangkat di bawahnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.