Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/07/2021, 15:56 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus kematian akibat Covid-19 belum juga menunjukan penurunan signifikan.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com dari data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, terdapat lebih dari 1.000 orang meninggal setiap hari sejak Sabtu (17/7/2021) hingga Kamis (22/7/2021).

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, fakta tersebut menunjukan kebijakan penanganan Covid-19 belum efektif antara pemerintah pusat dan daerah.

"Indikasi bahwa pemerintah, ya kalau mau dikatakan penanganan Covid-19, enggak berjalan efektif terutama di tingkat daerah. Pemerintah pusat dan daerah kolaborasinya enggak berjalan baik," jelas Trubus dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Wapres Ingin Pusat dan Daerah Tingkatkan Koordinasi Terkait Penanganan Covid-19

Kebijakan pada akhirnya tidak berjalan efektif karena pemerintah daerah kesulitan mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah pusat yang terus berganti-ganti.

"Pemerintah daerah mau percaya dengan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat menyampaikan (kebijakan) enggak konsisten. Misalnya setelah Presiden Joko Widodo mengatakan berencana melonggarkan PPKM darurat, setelah itu muncul lagi istilah PPKM level 1-4," terang dia.

"Pemerintah pusat bikin istilah-istilah baru terus untuk menghindari kewajiban dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018," katanya.

Trubus mengungkapkan, dalam implementasi kebijakan, pemerintah daerah bahkan cukup kesulitan untuk membedakan usaha sektor esensial yang diizinkan buka dan non esensial yang mesti tutup.

"Bingung, menerapkan sektor esensial dan non esensial saja pemerintah daerah itu bingung," ucap Trubus.

Baca juga: Bima Arya Harap Pelaksanaan Vaksinasi dan Distribusi Vaksin dari Pusat Disinkronkan dengan Pemda

Banyaknya jumlah kasus kematian, dalam pandangan Trubus, juga karena pemerintah daerah gagal menggerakkan perangkat di bawahnya.

"Political will menggerakkan struktur dibawah itu lemah. Seperti menggerakkan lurah, kepala desa, hingga camat. Yang didorong hanya RT, RW padahal mereka itu pejabat sosial, tidak dibayar," imbuh dia.

Trubus menuturkan, lambannya penanganan pasien dan distribusi kebutuhan juga menjadi penyebab angka kematian tinggi.

"Saya melihat adanya kelambanan, karena terlalu banyak yang diurus. Yang isoman tidak terurus, obat enggak ada, oksigen enggak ada, Dinas Kesehatan yang mengecek (pasien isoman) enggak ada, Satgas Covid-19 enggak ada, anggaran enggak ada," pungkas dia.

Dalam konferensi pers, Kamis, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyoroti jumlah kasus kematian yang terjadi enam hari belakangan.

Ia menyatakan bahwa angka kematian pasien tidak bisa lagi ditoleransi.

Baca juga: Jakarta PPKM Level 4, Wagub DKI: Kami Mengikuti Kebijakan Pemerintah Pusat

"Ini tidak bisa ditoleransi lagi karena ini bukan sekedar angka, di dalamnya ada keluarga, kerabat, kolega, dan orang-orang tercinta yang pergi meninggalkan kita," tuturnya.

Diketahui angka kematian akibat Covid-19 kembali mencapai titik tertinggi pada Kamis, kemarin.

Pemerintah menunjukan terdapat 1.449 pasien tutup usia. Jumlah itu menjadi yang tertinggi sejak kasus pertama Covid-19 ditemukan di tanah air pada 2 Maret 2020.

Empat provinsi dengan jumlah kematian tertinggi adalah Jawa Tengah dengan 402 kasus, Jawa Timur sebanyak 270 kasus, DKI Jakarta 194 kasus dan Jawa Barat 141 kasus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com