Bima Arya Harap Pelaksanaan Vaksinasi dan Distribusi Vaksin dari Pusat Disinkronkan dengan Pemda

Kompas.com - 18/07/2021, 18:09 WIB
Wali Kota Bima Arya dalam acara Seminar Kebangsaan Ikatan Alumni Universitas Katolik Parahyangan (Ika Unpar) yang digelar secara daring, Rabu (2/6/2021). Dok UNPARWali Kota Bima Arya dalam acara Seminar Kebangsaan Ikatan Alumni Universitas Katolik Parahyangan (Ika Unpar) yang digelar secara daring, Rabu (2/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut pekerjaan rumah pemerintah adalah memastikan masyarakat mendapat informasi transparan dan mekanisme alur vaksinasi yang efektif.

Bima mengatakan, pemerintah baik pusat dan daerah harus sinkron agar proses vaksinasi Covid-19 berjalan dengan baik.

"Kita ingat ada satu tulisan yang tersebar di Whatsapp Group tentang praktis dan simplenya vaksin di Amerika, nah hari ini itu yang kita atur bagaimana semua hal sinkron," ungkap Bima dalam rilis survei virtual yang diadakan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Minggu (18/7/2021).

Baca juga: Percepat Vaksinasi, Mendagri Instruksikan Gubernur Atur Alokasi Distribusi Vaksin Covid-19

Bima menuturkan, saat ini pemerintah daerah dan pusat masih belum sinkron dalam menjalankan proses vaksinasi untuk masyarakat.

Ia mencontohkan ketidaksinkronan itu dengan apa yang terjadi di Kota Bogor.

Saat itu, lanjut Bima, pemerintah pusat membuka pendaftaran vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, masyarakat yang sudah mendaftar di aplikasi itu dan memiliki tiket antrian merasa berhak mendapatkan vaksin Covid-19 di lokasi mana pun di Kota Bogor.

"Sedangkan pemerintah daerah sudah punya skema vaksin di sentral A jam sekian sampai jam sekian, jadi orang yang datang dengan aplikasi Peduli Lindungi ini yang menyebabkan persoalan di lapangan, nah ini harus sinkron," jelasnya.

Baca juga: 1,7 Juta Kasus Covid-19 di RI, Potensi Gelombang Kedua serta Kesenjangan Distribusi Vaksin Negara Maju dan Berkembang

Selain itu Bima juga meminta agar priorias vaksinasi yang diberikan pemerintah pusat ke daerah berjalan selaras dan terkoordinasi dengan baik.

Dalam pandangan Bima, pemerintah pusat kerap meminta pemerintah daerah berpindah-pindah fokus dalam program vaksinasi Covid-19.

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Nasional
Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

Nasional
Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

Nasional
Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.