Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Pastikan Kasus Covid-19 Turun Bukan karena Data Disembunyikan

Kompas.com - 22/07/2021, 15:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah menjaga kepercayaan rakyat dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan mempublikasikan data-data yang valid.

Puan menegaskan, pemerintah harus memastikan penurunan jumlah kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir bukan disebabkan oleh tes yang kurang ataupun data yang disembunyikan.

"Kepercayaan rakyat harus dijaga. Pastikan penurunan kasus memang karena kasus turun, bukan karena tes yang kurang, bukan karena data yang disembunyikan, dan bukan karena ketidakjujuran demi embel-embel dan penghargaan," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

Politikus PDI-P itu menegaskan, transparansi data merupakan pondasi agar pemerintah memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk bersabar dan mengikuti kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi.

Baca juga: Pemerintah Dianggap Turunkan Testing Demi Pelonggaran PPKM, Ini Respons Kemenkes

Menurut Puan, apabila data yang disodorkan pemerintah merupakan statistik yang diotak-atik, kredibilitas dan tingkat kepercayaan pada pemerintah akan dipertanyakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah untuk bersikap jujur dan transparan dalam mengungkap data penanganan Covid-19.

"Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik bahkan tidak dikerjakan dengan benar," kata dia.

Puan menambahkan, memperbanyak cakupan dan jangkauan tes Covid-19 seharusnya menjadi kesadaran dan kebutuhan seluruh jajaran pemerintah.

Sebab, selain untuk memetakan persebaran wabah, tes Covid-19 merupakan kunci untuk melihat efektivitas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani pandemi Covid-19.

"Penanganan pandemi harus berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, bukan intuisi. Indikator yang dipakai juga harus sesuai dengan konsensus sains dan medis," ujar Puan.

Baca juga: Kasus Covid-19 Turun karena Testing Berkurang, Pemerintah Dinilai Problematik

Sebelumnya diberitakan, kasus harian Covid-19 mengalami penurunan seiring dengan menurunnya jumlah tes Covid-19 yang terdata pemerintah.

Pekan lalu, atau sejak Rabu (14/7/2021) hingga Sabtu (17/7/2021), penambahan kasus harian Covid-19 selalu melewati 50.000. Jumlah testing pada hari-hari itu juga tak kurang dari 240.000 spesimen.

Kasus mulai turun dan tak lagi melewati 50.000 pada Minggu (18/7/2021). Bahkan beberapa hari belakangan kurang dari 35.000 seiring dengan anjloknya testing.

Sejumlah pihak menilai, data dan fakta itu menunjukkan sangat prematur jika menyatakan bahwa pandemi sudah terkendali.

Sementara itu, pemerintah tengah mewacanakan pelonggaran aktivitas ekonomi pada 26 Juli 2021 mendatang apabila tren penularan Covid-19 menurun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com