Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dianggap Turunkan Testing demi Pelonggaran PPKM, Ini Respons Kemenkes

Kompas.com - 22/07/2021, 14:42 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi membantah bahwa penurunan pemeriksaan (testing) Covid-19 yang berdampak pada penurunan kasus harian Covid-19 merupakan upaya untuk melonggarkan PPKM Level 4 pada 26 Juli 2021.

Nadia mengatakan, penurunan jumlah testing Covid-19 terjadi akibat banyak petugas yang terpapar Covid-19.

"Tidak benar seperti itu, mengapa kok ada dugaan seperti itu? SDM/petugas testing banyak yang positif sehingga pemeriksaan tidak bisa dalam satu hari dilaporkan," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

"Kedua, kasus Covid-19 turun di beberapa daerah dan kegiatan tracing yang belum optimal," imbuh dia

Nadia juga mengatakan, masih banyaknya pasien Covid-19 yang belum terdeteksi kemungkinan adalah pasien tanpa gejala yang tidak mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), sehingga target testing dan tracing di daerah belum memenuhi target.

Baca juga: Ketua DPR: Jangan Demi Dibilang Berhasil Tangani Covid-19, Data Sesungguhnya Tak Dibuka ke Publik

"Bisa saja kan kalau OTG tidak datang ke faskes dan target testing belum terpenuhi oleh kabupaten/kota," ujarnya.

Lebih lanjut, Nadia mengatakan, masyarakat harus memahami bahwa mematuhi protokol kesehatan dan mengurangi kegiatan di luar rumah dapat berdampak pada penurunan kasus.

"Ini penting untuk masyarakat memahami peranan masing-masing dalam mengatasi peningkatan kasus yang kita hadapi saat ini," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono mempertanyakan penurunan kasus harian Covid-19 yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Sebab, penurunan kasus itu dibarengi dengan rendahnya testing atau pemeriksaan kasus. Menurut dia, seharusnya jumlah testing Covid-19 ditingkatkan selama masa pandemi.

Baca juga: Lapor Covid-19: Jangan Senang Dulu Lihat Angka Kesembuhan Tinggi

"Enggak boleh menurun (jumlah testing) disengaja atau tidak, ada manuver enggak? Supaya tanggal 26 Juli (PPKM) bisa dilonggarkan?" kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

Pandu mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya mempertanyakan mengapa jumlah testing Covid-19 menurun dalam beberapa hari terakhir.

Sebab, kata dia, data itu akan dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan dalam penanganan pandemi.

"Itu yang saya harapkan dari presiden, (tapi) ternyata tidak. Yang dipilih hanya kasus yang menurun, enggak dicari tahu kenapa itu kasus bisa menurun, seolah-olah itu hasil dari PPKM," ujarnya.

"Kalau itu diambil untuk keputusan, jadi tidak akurat kan," sambungnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com