Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dianggap Turunkan Testing demi Pelonggaran PPKM, Ini Respons Kemenkes

Kompas.com - 22/07/2021, 14:42 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi membantah bahwa penurunan pemeriksaan (testing) Covid-19 yang berdampak pada penurunan kasus harian Covid-19 merupakan upaya untuk melonggarkan PPKM Level 4 pada 26 Juli 2021.

Nadia mengatakan, penurunan jumlah testing Covid-19 terjadi akibat banyak petugas yang terpapar Covid-19.

"Tidak benar seperti itu, mengapa kok ada dugaan seperti itu? SDM/petugas testing banyak yang positif sehingga pemeriksaan tidak bisa dalam satu hari dilaporkan," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

"Kedua, kasus Covid-19 turun di beberapa daerah dan kegiatan tracing yang belum optimal," imbuh dia

Nadia juga mengatakan, masih banyaknya pasien Covid-19 yang belum terdeteksi kemungkinan adalah pasien tanpa gejala yang tidak mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), sehingga target testing dan tracing di daerah belum memenuhi target.

Baca juga: Ketua DPR: Jangan Demi Dibilang Berhasil Tangani Covid-19, Data Sesungguhnya Tak Dibuka ke Publik

"Bisa saja kan kalau OTG tidak datang ke faskes dan target testing belum terpenuhi oleh kabupaten/kota," ujarnya.

Lebih lanjut, Nadia mengatakan, masyarakat harus memahami bahwa mematuhi protokol kesehatan dan mengurangi kegiatan di luar rumah dapat berdampak pada penurunan kasus.

"Ini penting untuk masyarakat memahami peranan masing-masing dalam mengatasi peningkatan kasus yang kita hadapi saat ini," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono mempertanyakan penurunan kasus harian Covid-19 yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Sebab, penurunan kasus itu dibarengi dengan rendahnya testing atau pemeriksaan kasus. Menurut dia, seharusnya jumlah testing Covid-19 ditingkatkan selama masa pandemi.

Baca juga: Lapor Covid-19: Jangan Senang Dulu Lihat Angka Kesembuhan Tinggi

"Enggak boleh menurun (jumlah testing) disengaja atau tidak, ada manuver enggak? Supaya tanggal 26 Juli (PPKM) bisa dilonggarkan?" kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

Pandu mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya mempertanyakan mengapa jumlah testing Covid-19 menurun dalam beberapa hari terakhir.

Sebab, kata dia, data itu akan dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan dalam penanganan pandemi.

"Itu yang saya harapkan dari presiden, (tapi) ternyata tidak. Yang dipilih hanya kasus yang menurun, enggak dicari tahu kenapa itu kasus bisa menurun, seolah-olah itu hasil dari PPKM," ujarnya.

"Kalau itu diambil untuk keputusan, jadi tidak akurat kan," sambungnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com