Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM Level 4 di Jawa-Bali, Kapolri Instruksikan Polisi Percepat Penyaluran Bansos

Kompas.com - 22/07/2021, 10:33 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada warga.

Hal ini menyusul keputusan pemerintah yang menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di Jawa dan Bali. Bertalian dengan itu, pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial.

"TNI-Polri bersama stakeholder lainnya untuk melakukan akselerasi penyaluran bansos kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak Covid-19," kata Sigit saat menggelar konferensi video bersama jajaran kepolisian, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Kapolri: Polisi Salurkan 475.420 Paket Bansos ke Warga Selama PPKM Darurat

Ia pun menyatakan telah meminta personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibas) melakukan pemetaan di wilayah masing-masing.

Dengan demikian, penyaluran bansos bisa tepat sasaran. Pemetaan ini tak hanya di wilayah yang menerapkan PPKM level 4, tapi juga PPKM mikro.

"Seperti yang sudah kami lakukan selama ini, bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui TNI-Polri akan dipastikan tepat sasaran ke masyarakat di Indonesia. Jajaran kami instruksikan melakukan pemetaan," ujar dia.

Sigit mengatakan, selain menyalurkan bansos dari pemerintah, TNI-Polri juga bakal terus menggelontorkan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak ragu untuk untuk meminta bansos lagi jika sudah habis.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Bansos Kepala Keluarga yang Terpapar Covid-19

Dia memastikan jajaran TNI-Polri bakal mengirimkan lagi bansos dari pemerintah atau TNI-Polri. Ia mengatakan, warga juga dapat menyampaikan jika ada tetangga yang belum mendapatkan bansos.

Selain itu, Sigit menginstruksikan kepada jajaran untuk melakukan asistensi terhadap anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Ia pun telah meminta kepada para kapolda untuk berkoordinasi dengan gubernur dan kepala kejaksaan tinggi setempat.

Kemudian, meminta para kapolres berkoordinasi dengan bupati, wali kota, dan kepala kejaksaan negeri.

Baca juga: Kapolri Instruksikan Polisi untuk Percepat Distribusi Bansos

Koordinasi dilakukan terkait masih rendahnya capaian belanja daerah terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.

"Indikator keberhasilan adalah seluruh belanja daerah dilakukan secara cepat dan tepat sasaran serta akuntabel," ucap Sigit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com