PPKM Level 4 di Jawa-Bali, Kapolri Instruksikan Polisi Percepat Penyaluran Bansos

Hal ini menyusul keputusan pemerintah yang menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di Jawa dan Bali. Bertalian dengan itu, pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial.

"TNI-Polri bersama stakeholder lainnya untuk melakukan akselerasi penyaluran bansos kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak Covid-19," kata Sigit saat menggelar konferensi video bersama jajaran kepolisian, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

Ia pun menyatakan telah meminta personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibas) melakukan pemetaan di wilayah masing-masing.

Dengan demikian, penyaluran bansos bisa tepat sasaran. Pemetaan ini tak hanya di wilayah yang menerapkan PPKM level 4, tapi juga PPKM mikro.

"Seperti yang sudah kami lakukan selama ini, bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui TNI-Polri akan dipastikan tepat sasaran ke masyarakat di Indonesia. Jajaran kami instruksikan melakukan pemetaan," ujar dia.

Sigit mengatakan, selain menyalurkan bansos dari pemerintah, TNI-Polri juga bakal terus menggelontorkan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak ragu untuk untuk meminta bansos lagi jika sudah habis.

Dia memastikan jajaran TNI-Polri bakal mengirimkan lagi bansos dari pemerintah atau TNI-Polri. Ia mengatakan, warga juga dapat menyampaikan jika ada tetangga yang belum mendapatkan bansos.

Selain itu, Sigit menginstruksikan kepada jajaran untuk melakukan asistensi terhadap anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Ia pun telah meminta kepada para kapolda untuk berkoordinasi dengan gubernur dan kepala kejaksaan tinggi setempat.

Kemudian, meminta para kapolres berkoordinasi dengan bupati, wali kota, dan kepala kejaksaan negeri.

Koordinasi dilakukan terkait masih rendahnya capaian belanja daerah terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.

"Indikator keberhasilan adalah seluruh belanja daerah dilakukan secara cepat dan tepat sasaran serta akuntabel," ucap Sigit.