Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Siapkan Bansos Kepala Keluarga yang Terpapar Covid-19

Kompas.com - 22/07/2021, 07:47 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah akan memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang kepala keluarganya terpapar Covid-19.

Bantuan itu disalurkan untuk meringankan beban keluarga.

"Keluarganya akan kita juga berikan sembako sehingga kalau kepala keluarga yang kena tidak perlu keluarganya jadi menderita," kata Luhut dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021) malam.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Segera Data dan Salurkan Bansos untuk Masyarakat yang Terdampak PPKM

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, kata Luhut, pemerintah bakal terus berupaya meningkatkan tracing, testing, dan pembangunan fasilitas isolasi. Tracing atau penelusuran dilakukan ke rumah-rumah padat penduduk.

Jika ditemukan kasus positif, pasien akan segera dibawa ke fasilitas isolasi yang sudah dibangun pemerintah. Pasien akan mendapat jaminan perawatan dan obat hingga sembuh.

Vaksinasi Covid-19 juga akan terus dipercepat. Luhut mengatakan, persentase masyarakat yang sudah divaksin dan meninggal dunia akibat Covid-19 sangat kecil.

"Dari 5,1 juta sampel, hanya 54 orang tadi yang meninggal dunia. Jadi ini angka hanya 0,21 persen," ujar Luhut.

Untuk semakin menekan laju penularan virus, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 25 Juli 2021.

Pelonggaran pembatasan, kata Luhut, hanya akan dilakukan jika situasi menunjukkan perbaikan, dibuktikan dengan menurunnya kasus virus corona maupun tingkat keterisian rumah sakit.

Ia pun meminta masyarakat bahu-membahu mematuhi aturan yang telah tertuang dalam PPKM Level 4. Ia mengingatkan bahwa penyebaran virus corona varian Delta masih terjadi di Tanah Air.

"Percayalah bahwa kami melakukan yang terbaik, tapi bahwa Delta varian ini hal yang sulit dihadapi memang itu adanya. Tidak ada satu pun negara di dunia yang sekarang bisa klaim bahwa mereka sudah bisa mengatasi ini," kata Luhut.

Baca juga: Ada Bansos Pemerintah Khusus untuk Kepala Keluarga, Apa Syaratnya?

Untuk diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia masih mengalami lonjakan beberapa waktu terakhir. Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Rabu (21/7/2021) pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada 33.772 kasus baru Covid-19 dalam waktu 24 jam.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.983.830 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Dengan data tersebut, maka saat ini tercatat ada 549.694 kasus aktif Covid-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona, dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com