Mendagri Keluarkan SE Penertiban PPKM dan Percepatan Pemberian Vaksin

Adapun SE bernomor 440/3929/SJ yang diterbitkan pada 18 Juli 2021 ini ditujukan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia.

Dilansir dari keterangan resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), SE meminta kepala daerah mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitasnya menekan penularan kasus Covid-19.

Kemudian, Kemendagri memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing diminta untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan penertiban pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Mendagri tentang PPKM.

Serta, penegakan hukum atau disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum.

Selanjutnya, kepala daerah juga diminta untuk membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi Covid-19 dan dampak pelaksanaan PPKM.

Bantuan itu seperti memberikan masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan daerah.

Kepala daerah juga diminta untuk melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat.

SE menyebutkan bahwa gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada kabupaten dan kota yang kekurangan alokasi vaksin.

Dinas kesehatan juga diperintahkan untuk tidak menyimpan atau menimbun stok vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.

Berikutnya kepala daerah juga diminta untuk melakukan sosialisasi penerapan 5M yakni menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas secara masif kepada masyarakat.

Kepala daerah juga diminta mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk melaporkan pelaksanaan SE tersebut kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.