Kompas.com - 20/07/2021, 22:03 WIB
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rakor pengembangan percepatan infrastruktur Provinsi Banten secara virtual, Jakarta, Kamis (18/2/2021). Dokumentasi Humas Kemenko MarvesMenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rakor pengembangan percepatan infrastruktur Provinsi Banten secara virtual, Jakarta, Kamis (18/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Koordinator PPKM darurat, Luhut Binsar Pandjaitan, kebijakan itu harus diambil lantaran tren kasus Covid-19 masih fluktuatif.

"(PPKM darurat) diperpanjang. Kenapa sampai tanggal 25? Karena memang kita usulkan, kita pelajari, semua kita dengarkan," ujar Luhut dalam dialog yang ditayangkan Kompas TV, Selasa (20/7/2021) malam.

"Kalau kita lihat trennya, semua flattening. Tapi ini kan fluktuatif, tidak serta merta (menurun) Jadi kita sangat hati-hati melihat itu," tutur dia.

Baca juga: Luhut Jelaskan Alasan PPKM Darurat Dibuka Bertahap pada 26 Juli

 

Menurut Luhut, data kasus Covid-19 dan tingkat mobilitas masyarakat mulai tampak melandai. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah hal sebelum melonggarkan PPKM darurat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Di dunia ini, tidak ada kebijakan habis ditutup langsung dibuka. Pengalaman di India, di Malaysia dan lainnya itu setelah (pembatasan) dibuka, kasus naik lagi eksponensial," ujar Luhut.

"Kita tidak mau seperti itu, karena varian Delta ini tujuh kali lebih dahsyat penularannya dairpada varian Alpha," lanjutnya.

Luhut mengatakan, pemerintah akan kembali mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat. Kemudian, hasil evaluasi akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada 25 Juli.

"Sekarang kan tanggal 20 Juli, nanti kalau berjalan baik, artinya kita masih menjalankan protokol kesehatan dan keterisian RS baik, tanggal 25 Juli akan kita laporkan kepada presiden," ujarnya.

Luhut memprediksi, kebijakan PPKM darurat akan berdampak pada penurunan status suatu daerah, dari level risiko penularan tinggi ke risiko penularan sedang hingga rendah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Nasional
Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Nasional
Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Nasional
OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Nasional
Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Nasional
Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Nasional
PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

Nasional
Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Nasional
Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Nasional
Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Nasional
Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Nasional
Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Nasional
Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.