Mobilitas Masih Tinggi, Epidemiolog Dorong PPKM Darurat Diperpanjang dan Diperluas

Kompas.com - 19/07/2021, 13:06 WIB
Petugas memeriksa surat keterangan bebas Covid-19 dan surat vaksinasi ke pengendara yang lewat pos penyekatan PPKM darurat di Tanjungpura, Karawang. Dok. Tribun JabarPetugas memeriksa surat keterangan bebas Covid-19 dan surat vaksinasi ke pengendara yang lewat pos penyekatan PPKM darurat di Tanjungpura, Karawang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono mendorong pemerintah memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pemberantasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali.

Seperti diketahui, PPKM Darurat berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di berbagai kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali.

Namun, hingga saat ini kasus aktif Covid-19 belum juga menurun. Kasus harian Covid-19 pun dalam sepekan terakhir beberapa kali melewati penambahan 50.000 pasien dalam sehari.

"Mau enggak mau diperpanjang," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Soal Perpanjangan PPKM Darurat, Ketua DPR Nilai Harus Berdasarkan Data dan Fakta

Pandu mengatakan, selama penerapan PPKM Darurat, penurunan mobilitas masyarakat baru efektif terjadi di DKI Jakarta.

Sementara, kota-kota lain di luar DKI Jakarta seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Bali masih terjadi mobilitas yang cukup tinggi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Pandu mengatakan, kasus Covid-19 saat ini mulai meningkat di beberapa wilayah di luar Pulau Jawa-Bali.

Dengan demikian, ia menyarankan agar PPKM Darurat tidak hanya diperpanjang tetapi diperluas.

"Di Papua, Maluku, di beberapa pulau lain yang tadinya kita anggap kurang (kasus Covid-19), ternyata terjadi juga penyebaran varian Delta ke arah situ mengakibatkan lonjakan kasus, jadi tidak hanya perpanjangan tapi perluasan ke wilayah-wilayah yang harus PPKM Darurat," ujarnya.

Baca juga: Terbitkan SE, Mendagri Minta Kepala Daerah Bantu Masyarakat yang Kesulitan Ekonomi Saat PPKM Darurat

Pandu mengatakan, dalam penanganan Pandemi tidak cukup hanya menambah jumlah tempat tidur isolasi dan fasilitas kesehatan lainnya.

Ia mengingatkan, pemeriksaan (testing), pelacakan kontak erat (tracing) dan perawatan (treatment) harus diperkuat.

Terkait testing Covid-19, Pandu meminta Pemerintah Daerah (Pemda) aktif melaporkan jumlah testing dalam sehari sesuai permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Nah itu (testing) yang perlu dievaluasi, saya rasa testing (nasional) masih jauhlah, tapi jangan hanya testing tapi tracing dan isolasi yang bener," ucapnya.

Lebih lanjut, Pandu mendorong agar edukasi terkait manfaat menggunakan masker diperkuat di masyarakat agar dapat menekan kasus Covid-19.

"Daripada bagi-bagi obat, mending bagi masker dan pemerintah harus menyediakan masker yang bagus dan murah kalau perlu dibagikan kepada orang-orang yang enggak mampu supaya mereka patuh," ujar dia.

Baca juga: PPKM Darurat, Kata Jokowi dan Permintaan Maaf Luhut

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.