Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mobilitas Masih Tinggi, Epidemiolog Dorong PPKM Darurat Diperpanjang dan Diperluas

Kompas.com - 19/07/2021, 13:06 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono mendorong pemerintah memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pemberantasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali.

Seperti diketahui, PPKM Darurat berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di berbagai kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali.

Namun, hingga saat ini kasus aktif Covid-19 belum juga menurun. Kasus harian Covid-19 pun dalam sepekan terakhir beberapa kali melewati penambahan 50.000 pasien dalam sehari.

"Mau enggak mau diperpanjang," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Soal Perpanjangan PPKM Darurat, Ketua DPR Nilai Harus Berdasarkan Data dan Fakta

Pandu mengatakan, selama penerapan PPKM Darurat, penurunan mobilitas masyarakat baru efektif terjadi di DKI Jakarta.

Sementara, kota-kota lain di luar DKI Jakarta seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Bali masih terjadi mobilitas yang cukup tinggi.

Selain itu, Pandu mengatakan, kasus Covid-19 saat ini mulai meningkat di beberapa wilayah di luar Pulau Jawa-Bali.

Dengan demikian, ia menyarankan agar PPKM Darurat tidak hanya diperpanjang tetapi diperluas.

"Di Papua, Maluku, di beberapa pulau lain yang tadinya kita anggap kurang (kasus Covid-19), ternyata terjadi juga penyebaran varian Delta ke arah situ mengakibatkan lonjakan kasus, jadi tidak hanya perpanjangan tapi perluasan ke wilayah-wilayah yang harus PPKM Darurat," ujarnya.

Baca juga: Terbitkan SE, Mendagri Minta Kepala Daerah Bantu Masyarakat yang Kesulitan Ekonomi Saat PPKM Darurat

Pandu mengatakan, dalam penanganan Pandemi tidak cukup hanya menambah jumlah tempat tidur isolasi dan fasilitas kesehatan lainnya.

Ia mengingatkan, pemeriksaan (testing), pelacakan kontak erat (tracing) dan perawatan (treatment) harus diperkuat.

Terkait testing Covid-19, Pandu meminta Pemerintah Daerah (Pemda) aktif melaporkan jumlah testing dalam sehari sesuai permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Nah itu (testing) yang perlu dievaluasi, saya rasa testing (nasional) masih jauhlah, tapi jangan hanya testing tapi tracing dan isolasi yang bener," ucapnya.

Lebih lanjut, Pandu mendorong agar edukasi terkait manfaat menggunakan masker diperkuat di masyarakat agar dapat menekan kasus Covid-19.

"Daripada bagi-bagi obat, mending bagi masker dan pemerintah harus menyediakan masker yang bagus dan murah kalau perlu dibagikan kepada orang-orang yang enggak mampu supaya mereka patuh," ujar dia.

Baca juga: PPKM Darurat, Kata Jokowi dan Permintaan Maaf Luhut

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com