Soal Perpanjangan PPKM Darurat, Ketua DPR Nilai Harus Berdasarkan Data dan Fakta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memastikan rakyat benar-benar memahami manfaat dan tujuan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, sebelum memutuskan memperpanjang atau tidak periode kebijakan tersebut.

Menurut Puan, kebijakan memperpanjang atau tidak PPKM Darurat harus diputuskan berdasarkan data yang transparan ke publik.

"PPKM Darurat diperpanjang atau tidak, juga harus segera ada kepastian ke publik dengan argumentasi dan tujuan yang berlandaskan data dan fakta," kata Puan dalam keterangannya, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Ketua DPR Minta Pejabat Tak Bikin Pernyataan yang Bikin Rakyat Bingung

Puan meminta pemerintah memastikan langkah dan kebijakan yang diambil terkait pandemi memang memberikan solusi nyata.

Di sisi lain, pemerintah juga diminta untuk memastikan agar rakyat yang sakit memiliki akses perawatan di rumah sakit.

Salah satu bentuk solusinya adalah dengan memperbanyak rumah sakit darurat.

"Pastikan rakyat yang sakit bisa mendapat perawatan di rumah sakit. Perbanyak rumah sakit darurat, bila rumah sakit yang ada tidak lagi mampu menampung. Pastikan obat-obatan dan oksigen tersedia, termasuk untuk yang menjalani isolasi mandiri," tuturnya.

Ketua DPP PDI-P itu mengatakan, kebijakan PPKM Darurat adalah momentum krusial bagi pemerintah untuk membuktikan kepada rakyat bahwa segala upaya konstruktif terus dilakukan demi mengatasi pandemi.

Baca juga: Salurkan Bansos Selama PPKM Darurat, Pos Indonesia Tempuh Cara Door to Door

Dalam hal ini, Puan meminta pemerintah memberikan pemahaman lebih baik ke masyarakat, terutama soal pembatasan mobilitas dan aktivitas.

"Berikan pemahaman yang lebih baik ke masyarakat bahwa pembatasan mobilitas dan aktivitas yang harus dilakukan saat ini memang harus dilakukan. Jawab juga kesabaran rakyat menjalaninya dengan hasil nyata pengendalian dan penanganan pandemi," ujar dia.

Lebih lanjut, Puan menyoroti beragam fakta dan pemberitaan terkait kasus Covid-19 yang masih melonjak.

Salah satu fakta yang disorotinya adalah terkait masyarakat yang menjalani isolasi mandiri (isoman) karena terpapar wabah Covid-19.

Baca juga: LaporCovid-19: 682 Warga Meninggal saat Isolasi Mandiri, Beberapa di Antaranya Alami Penolakan RS

Untuk itu, Puan meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan solusi yang sama besarnya pada masyarakat yang isolasi mandiri.

"Pastikan mereka yang menjalani isoman juga mendapatkan akses dan layanan untuk berobat dengan mudah dan cepat, di kondisi yang masuk kategori tidak perlu ke rumah sakit sekalipun," ujar Puan.

"Jangan sampai, kondisi mereka yang menjalani isoman mengalami pemburukan dan berisiko kematian juga karena kesulitan mendapatkan obat dan pasokan nutrisi untuk tambahan imunitas yang diperlukan," kata dia.

Sebagai solusi, Puan melihat bahwa refocusing anggaran seharusnya bisa diarahkan untuk membantu masyarakat yang menjalani isolasi mandiri.

Inisiatif-inisiatif yang dilakukan terkait refocusing anggaran pemerintah pusat dan daerah pun semestinya dipastikan tidak sekadar prosedural, tetapi benar-benar substansif dan solutif.

"Kalau anggaran ada, delivery dalam program hingga ke daerah adalah tantangan yang butuh diselesaikan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Jadikan program bersama, yang melibatkan juga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dengan anggaran dari APBN sekalipun," kata Puan.