Mobilitas Masih Tinggi, Epidemiolog Dorong PPKM Darurat Diperpanjang dan Diperluas

Seperti diketahui, PPKM Darurat berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di berbagai kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali.

Namun, hingga saat ini kasus aktif Covid-19 belum juga menurun. Kasus harian Covid-19 pun dalam sepekan terakhir beberapa kali melewati penambahan 50.000 pasien dalam sehari.

"Mau enggak mau diperpanjang," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/7/2021).

Pandu mengatakan, selama penerapan PPKM Darurat, penurunan mobilitas masyarakat baru efektif terjadi di DKI Jakarta.

Sementara, kota-kota lain di luar DKI Jakarta seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Bali masih terjadi mobilitas yang cukup tinggi.

Selain itu, Pandu mengatakan, kasus Covid-19 saat ini mulai meningkat di beberapa wilayah di luar Pulau Jawa-Bali.

Dengan demikian, ia menyarankan agar PPKM Darurat tidak hanya diperpanjang tetapi diperluas.

"Di Papua, Maluku, di beberapa pulau lain yang tadinya kita anggap kurang (kasus Covid-19), ternyata terjadi juga penyebaran varian Delta ke arah situ mengakibatkan lonjakan kasus, jadi tidak hanya perpanjangan tapi perluasan ke wilayah-wilayah yang harus PPKM Darurat," ujarnya.

Pandu mengatakan, dalam penanganan Pandemi tidak cukup hanya menambah jumlah tempat tidur isolasi dan fasilitas kesehatan lainnya.

Ia mengingatkan, pemeriksaan (testing), pelacakan kontak erat (tracing) dan perawatan (treatment) harus diperkuat.

Terkait testing Covid-19, Pandu meminta Pemerintah Daerah (Pemda) aktif melaporkan jumlah testing dalam sehari sesuai permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Nah itu (testing) yang perlu dievaluasi, saya rasa testing (nasional) masih jauhlah, tapi jangan hanya testing tapi tracing dan isolasi yang bener," ucapnya.

Lebih lanjut, Pandu mendorong agar edukasi terkait manfaat menggunakan masker diperkuat di masyarakat agar dapat menekan kasus Covid-19.

"Daripada bagi-bagi obat, mending bagi masker dan pemerintah harus menyediakan masker yang bagus dan murah kalau perlu dibagikan kepada orang-orang yang enggak mampu supaya mereka patuh," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pelaksanaan PPKM Darurat akan diumumkan dalam dua hingga tiga hari ke depan.

Hal itu disampaikannya pada konferensi pers virtual pada Sabtu (17/7/2021) malam.

"Dalam dua hingga tiga hari ke depan kita akan sampaikan secara resmi," ujar Luhut.

Dia mengungkapkan, hingga saat ini pelaksanaan PPKM Darurat telah berlangsung selama 15 hari.

Selama itu, dampak pelaksanaan PPKM Darurat sudah dapat terlihat, utamanya menurunkan mobilitas masyarakat.

Namun, Luhut mengakui pelaksanaan PPKM Darurat belum dapat menurunkan kasus Covid-19 secara serta merta.

Sebab, lanjut dia, berdasarkan hasil penelitian para ahli, ada masa inkubasi terhadap penularan Covid-19 yang telah terjadi sebelumnya.

"Yakni selama 14 sampai 21 hari untuk kemudian kasus ini mulai flattening dan seterusnya turun. Hal ini sangat mungkin jika kita semua mematuhi peraturan PPKM yang ada," ujar Luhut.