Puan Minta Pemerintah Imbangi Solidaritas Masyarakat dengan Kebijakan yang Berpihak pada Keselamatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengimbangi solidaritas rakyat lewat pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Darurat yang menekan angka kasus baru dan kematian karena Covid-19.

Puan mengapresiasi solidaritas yang terus bermunculan dalam aneka wujud, dari dapur umum hingga penggalangan dana yang menjadi solusi bagi penyediaan kebutuhan sarana-prasarana kesehatan atau mendukung tenaga kesehatan.

“Ini semangat yang harus diapresiasi dan dijaga. Pemerintah harus mengimbanginya lagi dengan kebijakan yang makin berpihak pada sebesar-besar keselamatan rakyat,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (16/7/2021).

Puan mengatakan, pemerintah harus menjadikan PPKM Darurat sebagai momentum menekan laju penyebaran Covid-19.

Hal tersebut sebagai penyeimbang solidaritas masyarakat yang selama ini terlihat.

Baca juga: Ibu Hamil Dipukul Petugas PPKM Darurat, Kementerian PPPA: Jangan Ada Kekerasan

"PPKM Darurat harus benar-benar digunakan sebagai momentum mengerem laju kasus Covid-19 dan mencegah sebanyak mungkin kematian karena wabah," ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta semua kalangan dengan keahlian dan kapasitas masing-masing untuk turun tangan memberi solusi mengatasi pandemi.

Solusi itu, kata dia, terkait tantangan layanan pengobatan yang efektif dan efisien, terutama bagi masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) karena Covid-19.

Di sisi lain, Puan juga mengapresiasi inisiatif pemerintah menyediakan layanan telemedicine. Namun, pelaksanaan di lapangan juga harus terus ditingkatkan dan diperluas jangkauannya.

“Jangan dipersulit, jangan diperumit. Mari bersama-sama turun tangan sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing. Sekali lagi, keselamatan rakyat harus jadi penjuru,” tegas dia.

Ketua DPP PDI-P itu menekankan, penanganan masalah kesehatan merupakan penentu untuk langkah selanjutnya bangsa ini, termasuk di sisi ekonomi.

Baca juga: 17 Titik Penyekatan Jalan di Kabupaten Bekasi Saat PPKM Darurat

“Daya tahan rakyat itu terbatas ketika pembatasan mobilitas berlangsung lama,” tutur Puan.

Lebih lanjut, Puan mendorong program-program pro-rakyat terus ditingkatkan, baik sebagai penyangga selama pandemi dengan pembatasan mobilitas maupun antisipasi perkembangan ekonomi pasca-pandemi.

Dia mengingatkan pemerintah terkait laporan kinerja APBN 2020 dan realisasi semester 1 APBN 2021.

Menurutnya, angka kasus yang masih terus naik juga akan menjadi persoalan besar bagi perekonomian, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

“Penanganan sektor kesehatan yang efektif dan efisien mengerem laju angka kasus baru dan kematian karena Covid-19 adalah landasan untuk pemulihan ekonomi nasional ke depan,” jelasnya

Diketahui bersama, kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan baik dari kasus harian, bahkan naiknya angka kematian.

Baca juga: Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Evaluasi Sebelum Wacanakan Perpanjangan PPKM Darurat

Pada Kamis (15/7/2021), Indonesia masih mencatat 56.757 kasus baru Covid-19 dalam sehari dan tercatat 982 pasien meninggal karena wabah ini.

Dua hari belakangan, Indonesia telah melewati angka 50.000 kasus harian Covid-19. Hal ini terjadi di tengah PPKM darurat.