Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM Darurat Batasi Mobilitas, tetapi Belum Cukup Turunkan Kasus Positif Covid-19

Kompas.com - 16/07/2021, 07:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dalam sepekan ini telah menurunkan mobilitas masyarakat.

Namun, penurunan mobilitas tersebut belum cukup untuk menurunkan angka kasus positif Covid-19.

"Mengingat selama beberapa hari terakhir kasus terus meningkat bahkan mencapai lebih dari 50.000 kasus per harinya," ujar Wiku dalam keterangan pers secara virtual, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: Cegah Klaster Keluarga, Satgas Tekankan Pentingnya Protokol Kesehatan di Rumah

Wiku menuturkan, peningkatan kasus Covid-19 secara tajam akhir-akhir ini sebagian besar disebabkan penularan di tingkat keluarga.

Oleh karenanya, Wiku menegaskan, peran masyarakat sangat besar dalam menekan klaster keluarga.

Pelaksanaan isolasi mandiri diterapkan sedini mungkin sejak ada anggota keluarga mengalami gejala atau kontak erat dengan pasien Covid-19.

Wiku mengungkapkan, saat ini pemerintah telah menyediakan 20 rumah sakit darurat dengan total sekitar 9.000 tempat tidur.

Kemudian, ada 12 RS lapangan dengan kapasitas lebih kurang 3.000 tempat tidur. Selain itu, ada pula tempat isolasi terpusat dengan 20.000 tempat tidur di Jawa dan Bali.

"Untuk itu, apabila masyarakat tak mungkin isolasi mandiri di rumah maka dapat melakukan isolasi di tempat isolasi terpusat yang sudah disediakan pemerintah masing-masing dan dibantu pemerintah pusat," tutur dia.

Baca juga: UPDATE: Sebaran 56.757 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Adapun pemerintah mengumumkan, jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia bertambah 56.757 orang dalam 24 jam terakhir.

Data tersebut dihimpun pemerintah sejak Rabu (14/7/2021) hingga Kamis (15/7/2021) pukul 12.00 WIB.

Angka itu merupakan penambahan kasus harian tertinggi, sejak kasus Covid-19 pertama kali diumumkan pada Maret 2020.

Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 2.670.046 orang.

Sebelumnya, penambahan kasus tertinggi terjadi pada Rabu (14/7/2021), yakni 54.517 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com